Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Perludem: Perppu Pilkada Luput Mengatur Soal Anggaran

Perppu Pilkada luput mengatur satu hal penting terkait pelaksanaan Pilkada, soal anggaran pelaksanaan pilkada.

Perludem: Perppu Pilkada Luput Mengatur Soal Anggaran
Youtube metrotvnews
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut dia, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu tidak mengatur anggaran di Pilkada.

Baca: Menlu Telepon ABK WNI Kapal Long Xin 629 di Korsel

Adanya penundaan itu, kata dia, diperlukan aturan soal pengelolaan dana pilkada. Apalagi, mewabahnya pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), dipastikan kondisi ekonomi negara menjadi tidak normal.

“Perppu Pilkada luput mengatur satu hal penting terkait pelaksanaan Pilkada, soal anggaran pelaksanaan pilkada. Perlu penegasan dan pengaturan mekanisme pengelolaan dana untuk biaya pilkada yang sudah dianggarkan sebelumnya,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).

Baca: Tokyo Disneyland Ditutup Sampai Berakhirnya Deklarasi Darurat Nasional Jepang

Dia menjelaskan, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu hanya mengatur tiga hal pokok yang dituangkan dalam satu pasal perubahan dan dua pasal tambahan.

Satu pasal perubahan mengatur kemungkinan dilaksanakannya Pilkada lanjutan apabila terjadi bencana nonalam.

Baca: Perppu Corona Dinilai Kesampingkan Peran DPR dalam Bidang Anggaran

Sedangkan, dua pasal tambahan mengatur ditundanya Pilkada hingga Desember 2020 akibat pandemi Covid-19, serta kewenangan KPU dalam menunda dan melanjutkan Pilkada.

Dia menambahkan, Perppu Pilkada seharusnya mengatur tentang kepastian tercukupi anggaran pilkada pasca-penundaan.

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan kurangnya dana pilkada dari anggaran yang sebelumnya telah disepakati.

Baca: Ayah dan Anak Didakwa Pembunuhan setelah Menembak Ahmaud Arbery saat Jogging

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas