TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melihat polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program kartu prakerja, Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik mendesak pemerintah untuk segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19. 

Pernyataan ini disampaikan Willem Wandik, Jumat (8/5/2020).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut mengatakan masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja.

Baca: Pengakuan Pelaku Ungkap Asal Usul Dibuatnya Surat Cinta Dalam Pembunuhan Wanita Muda di Deli Serdang

"Saat ini banyak masyarakat kita yang mengalami PHK ataupun dirumahkan dari pekerjaannya. Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini," ujar Wandik.

Menurut Anggota DPR RI Komisi V ini, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

Karena itu, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

Baca: Hubungi 119 Extension 9 Untuk Dapat Bantuan Psikologi Saat Pandemi Covid-19 Termasuk Konsultasi KDRT

Wandik menilai, program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi. 

"Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi," jelasnya.

Wandik kembali mengingatkan agar Menko Perekonomian segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemik.

Baca: Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN Sebut Pelatihan Online Banyak di YouTube: Gratis Disuruh Bayar

Anggaran yang ada direalokasi dan refocusing menjadi sembako ataupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

"Kami desak Pak Airlangga segera batalkan program ini. Apalagi beredar informasi bahwa pelaksanaan program ini tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada conflict of interest dalam prosesnya. Anggaran kartu prakerja sangat besar, jangan sampai uang rakyat ini malah menguntungkan kepentingan kelompok tertentu," kata Wandik.