TRIBUNNEWS.COM - Aktivis sosial, Geisz Chalifah mengkritik pejabat pusat yang jadi oposisi Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini disampaikannya dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/5/2020) dengan tema Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat dan Daerah.

Geisz langsung mempertanyakan kondisi yang saat ini.

"Saya sebagai publik pribadi ingin berbicara tentang kondisi yang terjadi sekaligus memberikan pertanyaan karena kalau soal bansos kan sudah dibahas luar biasa," kata Geisz.

"Sebagai warga Jakarta, saya ingin bertanya, kita ini menghadapi covid sebagai wabah atau sebagai pilpres?" tanyanya.

Baca: Meskipun Tak Bisa Denda, Polisi Bisa Pidana Pelanggar PSBB Sesuai Pergub DKI

Baca: Setelah Isu Corona, Oposisi Jepang Kini Mempermasalahkan Kunjungan Istri Shinzo Abe ke Oita

Menurut Geisz, sejak awal pemerintah pusat tidak mendukung Pemprov DKI dan cenderung bertindak seperti oposisi.

"Karena saya membaca dari awal Covid, bahkan dari sebelum Covid, yang terjadi adalah pemerintah pusat dan baru pertama kali selama saya lahir di republik ini, ada pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI," ujar Geisz.

"Itu yang kita rasakan selama ini," tambahnya.

Geisz merasa apapun masalah di pemerintah pusat, sasaran pengalihannya adalah Pemprov DKI.

"Ini nggak sehat bernegara, yang kita hadapi wabah, yang kita perlukan adalah sinergi bersama, bukan cari panggung lalu menyalahkan seorang gubernur terus-menerus," tegasnya.

Ironisnya, jawaban yang dituntut oleh pemerintah pusat oposisi malah berakhir blunder seperti senjata makan tuan.

Geisz merasa hal ini terjadi berkali-kali.

"Lihat aja, dari pertama Covid-lah mulai saat Pak Anies mengumumkan sampai kemarin," ujarnya.

Terkait kebutuhan masyarakat di tengah pandemi, Geisz bercerita upayanya dan rekan-rekan untuk meringankan warga terdampak.