Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kepada Hakim MK, Kivlan Zen Mengaku Dirugikan Diproses Hukum Gegara Miliki Senjata Api

Kivlan Zen yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat RI ini, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api

Kepada Hakim MK, Kivlan Zen Mengaku Dirugikan Diproses Hukum Gegara Miliki Senjata Api
TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Terdakwa kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam, Kivlan Zen, mengenakan seragam purnawirawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951) tentang Senjata Api.

Sidang perkara nomor 27/PUU-XVIII/2020 digelar di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (13/5/2020).

Baca: Kivlan Zen Uji Materi UU Darurat tentang Senjata Api

Mahkamah Konstitusi menerapkan pola penjarakan fisik (physical distancing) sesuai arahan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization (WHO).

Dalam permohonan yang diajukan oleh Kivlan Zen yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat RI ini, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api.

Ketentuan pasal tersebut dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Undang-undang ini belum pernah disahkan oleh DPR sejak 1951 sampai sekarang. Ini kerugian, karena berlakunya undang-undang sampai sekarang. Sudah tidak disahkan DPR dipakai pula sampai sekarang, saya merasa ada kerugian," kata Kivlan  Zen di persidangan.

Pasal Pasal 1 ayat (1) UU Senjata Api berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman matiatau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Sementara itu, Tonin Tachta Singarimbun, kuasa hukum Kivlan Zen mengatakan, kliennya selaku pemohon uji materi dalam sebuah kasus konkret telah ditangkap pada 29 Mei 2019 dengan sangkaan kepemilikan senjata api dan peluru ilegal.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas