Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari berbicara soal adanya potensi fraud atau kecurangan di program Kartu Prakerja.

Feri mengatakan, perlu pembuktian yang serius untuk melihat adanya indikasi kerugian negara yang ditimbulkan dari program tersebut.

Baca: Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Ahli Usul Lebih Baik Perbaiki Pelayanan Dulu: Ada 3 Aspek Berbiaya Besar

"Jika terdapat kerugian negara yang menguntungkan pihak tertentu, itu jelas korupsi," kata Feri dalam diskusi daring bertajuk 'Aroma Korupsi Kartu Pra Kerja', Kamis (14/5/2020).

Diketahui, terdapat delapan platform yang menjadi mitra dalam Kartu Prakerja.

Mereka antara lain Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Pemerintah pun mengakui penetapan delapan platform tersebut tanpa melalui proses tender atau lelang.

"Mungkinkah lingkaran inti istana bermain dengan berbagai proyek yang melibatkan figur-figur muda dengan pendidikan baik?" ujar Feri.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian sebelumnya menyatakan situasi pandemi virus corona membuat penetapan delapan mitra Kartu Prakerja dilakukan tanpa tender.

Kendati demikian, ia beralasan bahwa penetapan tersebut tidak semata-mata dilakukan secara sembarangan.

Ia menyebut ada beberapa syarat yang harus ditempuh delapan platform itu sebelum akhirnya menjadi mitra.

Baca: Pesan Kementerian PANRB Kepada ASN di Tengah Pandemi Covid-19

Donny pun menyebut delapan mitra tersebut juga akan dievaluasi kinerjanya.

Apabila tidak memuaskan, berpotensi diganti untuk gelombang selanjutnya.