TRIBUNNEWS.COM - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur dimungkinkan akan mengalami kemunduran di tengah pandemi Covd-19.

Pemerintah yang menargetkan pemindahan ibu kota pada 2024, karena saat ini masih fokus untuk menangani wabah corona.

Namun, penanganan dan pemulihan dari pandemi covid-19 menjadi prioritas dibanding pemindahan ibu kota.

Untuk itu, anggaran pengeluaran belanja yang pernah diwacanakan otomatis akan diihilangkan.

Baca: Fokus Pemulihan Ekonomi, Menkeu Pastikan Tidak Ada Alokasi Anggaran Ibu Kota Baru di APBN 2021

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani melalui telepon interaktif dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (14/5/2020).

Sri Mulyani mengatakan, harus mengedepankan prioritas lain di tengah situasi pandemi covid-19.

Termasuk mengesampingkan masalah pemindahan ibu kota.

Karena menurutnya, pemindahan ibu kota masih dalam tahap perencanaan.

Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden joko Widodo (Jokowi).

"Untuk IKN saya sendiri sudah saya sampaikan ke presiden, Bapak, ini kalau situasi seperti ini kita harus melakukan prioritas lagi, termasuk masalah IKN ini," jelasnya dalam Youtube KompasTV.

3 Prioritas

Baca: Jokowi: Tumbuhkan Solidaritas Sosial, Inilah Waktunya Bantu Saudara dan Tetangga Kita

Sri Mulyani melanjutkan, tak akan ada anggaran belanja untuk pemindahan IKN.

Bahkan ia menyebut tidak menyadangkan anggaran untuk IKN sampai 2021.

Dikatakannya hal tersebut karena anggaran difokuskan untuk pemulihan akibat covid-19.

Dia juga menyebut bahwa Presiden Jokowi memaklumi karena situasi pandemi.

"Jadi sekarang karena kena covid-19, kan kita kemudian mengatakan ga ada untuk kegiatan itu, untuk perancanaan silakan saja untuk merencankan, tapi untuk pengeluaran belanja membuat ibu kota negara baru itu ga ada," tegasnya.

"Dan tahun depan tahun 2021 kita juga tidak menyadangkan (anggaran) untuk itu."

"Karena kita sampaikan ke presiden, kita masih fokusnya ke pemulihan bapak," kata dia.

"Jadi presiden akan jawab ok kalau timing-nya ditunda karena situasi seperti ini dan masih dalam pemulihan ekonomi."

Sri Mulyani berharap semoga pemulihan untuk covid-19 bisa berlangsung cepat untuk kemudian memungkinkannya pelaksanaan serangkaian pemindahan IKN.

Namun sekali lagi, Menkeu menegaskan bahwa pengeluaran anggaran untuk pemindahan IKN saat ini bukan prioritas.

"Untuk saat ini kita fokusnya adalah kesehatan, bantu masyarakat, dan mendukung supaya dunia usaha bisa survive," terangnya.

Ini videonya mulai menit 11.50:

Ibu Kota Baru Fokus Transportasi Publik

Pemerintah terus menggodok konsep perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur agar sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan masa depan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pun kembali menggelar agenda Dialog Nasional VI terkait Pemindahan Ibu Kota Negara bertajuk 'Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan'.

Hal ini untuk menyampaikan paparan terkait seberapa jauh progress persiapan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan ibu kota masa depan ini melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Dalam acara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa nantinya penggunaan moda transportasi di IKN tersebut akan difokuskan pada transportasi publik.

Baca: Viral Nurul Sopir yang Bawa Bayi saat Narik Angkot, Akhirnya Bertemu dengan Wali Kota Semarang

Baca: Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Berhasil Menekan Kerugian Negara Sebesar Rp48,5jt

"(IKN) berorientasi kepada transportasi publik," ujar Rudy, dalam acara yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020) sore.

Menurutnya, karakteristik Kalimantan itu memiliki banyak ruang terbuka hijau (RTH), sehingga itu harus tetap dijaga kelestariannya meskipun pemerintah ingin membangun ibu kota yang berinovasi tinggi.

"Nah alamnya sudah jelas dijaga, landscape-nya seperti apa, baru kita design bangunannya," jelas Rudy.

Rudy menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah koordinasi Menteri Basuki Hadimuljono tengah menyiapkan konsep urban designnya.

"Teman-teman PU juga sedang menyiapkan urban designnya, kita juga prinsip-prinsipnya harus kita tetap pegang. Jangan sampai nanti urban designnya tidak sesuai dengan kondisi alam di sana," kata Rudy.

Terkait penggunaan transportasi publik di IKN nantinya, bisa menggunakan beberapa opsi kendaraan ramah lingkungan, mulai dari mobil listrik hingga sepeda.

"Nanti transportasi publiknya pun, apakah dengan electric car, ataukah dengan public transportation atau dengan sepeda," papar Rudy.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa IKN ini tentunya harus tahan terhadap bencana.

Oleh karena itu, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pun diutamakan dalam pembangunan calon pengganti Jakarta ini.

"Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah (IKN ini harus) adaptif, tangguh, resolusif terhadap bencana," tegas Rudy.

Karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah memang sangat concern pada mitigasi terkait kebencanaan.

"Karena kita dalam RPJMN ini pun, kebencanaan itu menjadi mainstreaming karena ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan ke depannya," pungkas Rudy.

Perlu diketahui, untuk merealisasikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini membutuhkan lahan seluas 256.000 hektar.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Fitri Wulandari)