Kepada seluruh pemda, Mensos Juliari menyatakan, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk memperbarui data masyarakat penerima bansos.

Karena, data masyarakat miskin dan rentan ini, akan tetap digunakan untuk bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Dalam pantauannya, distribusi bansos sudah berjalan lebih baik.

“Di Jabodetabek, saya tidak lagi melihat adanya perbedaan di masyarakat. Ya kalau 1-2 dari 2,1 juta penerima saya kira wajar,” kata ayah dua anak ini.

Mensos mempersilakan warga yang ada keluhan untuk datang ke RT/RW atau kantor desa/kelurahan.

Terkait bantuan sosial tunai (BST), Mensos memastikan sudah menindaklanjuti arahan Presiden agar mempercepat distribusinya.

Langkah yang diambil Mensos adalah Kepada PT Pos, Mensos memerintahkan agar menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran.

Selama ini PT Pos sudah melakukan penjangkuan dengan komunitas, namun Mensos menilai masih kurang banyak.

Mensos meminta PT Pos agar bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbanyak membuka kios di kantor desa, di sekolah, atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat.

Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, Mensos juga memerintahkan PT Pos untuk memperpanjang durasi penyaluran.

“Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan selesai.

Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” kata Mensos.

Distribusi bansos sembako menjangkau 2,7 juta KK.

DKI Jakarta menjangkau 2,1 juta KK, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Bodetabek/daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600.000 KK.

BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK.

Mereka adalah KPM di luar penerima PKH dan Program Sembako, dengan indeks bantuan Rp600 ribu/KK/bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.