Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Formappi: Menteri Rangkap Jabatan Melanggar Undang-Undang

Tokopedia sudah mengklarifikasi kabar bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio masih menjabat sebagai komisaris.

Formappi: Menteri Rangkap Jabatan Melanggar Undang-Undang
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, meminta Presiden Joko Widodo menindaklanjuti informasi adanya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang rangkap jabatan.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 23 ayat (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara menjelaskan Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.

"Presiden semestinya harus memastikan persoalan rangkap jabatan ini agar tak dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang karena mempekerjakan menteri yang merangkap jabatan sebagai menteri dengan posisi lain sebagai Komisaris atau direksi perusahaan negara atau swasta," kata Lucius, saat dihubungi, Senin (18/5/2020).

Baca: Disebut Masih Jadi Komisaris, Tokopedia Nyatakan Wishnutama Sudah Mundur Sejak Oktober 2019

Dia menilai, aturan menteri dilarang rangkap jabatan seperti disebutkan di Pasal 23 UU Kementerian Negara sudah mengatur secara jelas.

"Oleh karena itu, para menteri yang masih merangkap jabatan dengan jabatan lain yang dilarang oleh Undang-Undang sudah bisa dikatakan melanggar Undang-Undang," tuturnya.

Baca: Hasil Audit BPK Temukan Pembiayaan LPEI Tak Sesuai Prinsip Tata Kelola

Dia menjelaskan, tujuan pelarangan rangkap jabatan seorang menteri sesungguhnya agar seorang menteri bisa fokus pada pelayanan publik yang menjadi tugas utama.

Jika masih harus terbagi kosentrasinya dengan posisi lain, kata dia, maka ia potensial tak maksimal menjalankan pekerjaan sebagai menteri.

Baca: Samsung Luncurkan Galaxy M21, Baterainya Berkapasitas Jumbo Anti Lowbatt

"Tugas seorang menteri yang banyak membuat posisinya harus diemban oleh orang yang fokus pada fungsi dan tugas kementerian saja," kata dia.

Baca: Hikmah Pandemi Corona di Mata Natasha Rizky: Bisa 24 Jam Full Jalani Peran Istri dan Juga Ibu

Selain untuk alasan fokus pada pekerjaan, larangan rangkap jabatan bagi seorang menteri juga untuk alasan etis. Jabatan menteri merupakan jabatan publik mengelola program dan keuangan negara.

Tentu saja jika pembatasan untuk merangkap jabatan tak dilakukan, dia melanjutkan, maka peluang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi atau perusahaan yang terafiliasi dengan seorang menteri bisa terjadi.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas