Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wapres: Libur Panjang Idul Fitri Mungkin Digeser saat Idul Adha

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah akan mengganti libur Idul Fitri di lain waktu, kemungkinan saat Idul Adha.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: bunga pradipta p
zoom-in Wapres: Libur Panjang Idul Fitri Mungkin Digeser saat Idul Adha
Dokumentasi Setwapres
Wapres Maruf Amin 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah akan mengganti libur Idul Fitri di lain waktu.

Kemungkinan, libur panjang akan diganti pada saat hari raya Idul Adha atau hari raya haji.

Oleh karena itu, Ma'ruf mengimbau agar kegiatan silaturahmi secara langsung di momen lebaran tahun ini dapat ditunda.

“Kita sebenarnya kalaupun tidak bisa (silaturahmi) sekarang, kita bisa menundanya. insyaallah pemerintah akan menggeser libur lebaran ini."

"Mungkin ke saat nanti libur panjangnya digeser ke Idul Adha, jadi lebaran haji," ungkap Ma'ruf ketika menyampaikan tausiah Ramadan di kediaman dinas Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (20/05/2020) dilansir kominfo.go.id.

"Jadi kita tinggal menggeser sedikit, mudah-mudahan Idul Adha coronanya sudah hilang sehingga kita bisa bertemu bersilaturahim, hanya menggeser waktunya,” imbuh Wapres.

Diketahui, PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Adha tahun ini jatuh pada 31 Juli 2020.

Baca: Menteri Agama Ajak Salat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga

Berita Rekomendasi

Silaturahmi Virtual

Dalam penyampaiannya, Ma'ruf mengungkapkan berakhirnya Ramadan, Idul Fitri merupakan momen besar bagi seluruh muslim di dunia.

Momen ini kerap dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga serta kerabat untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan.

“Pada saat sekarang ini kita terhalang oleh adanya suasana Covid-19, sehingga kita sulit untuk bisa bersilaturahim langsung," ungkapnya.

Namun Ma'ruf menyebut silaturahmi tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

"Tapi syukur alhamdulillah, kita sekarang walaupun tidak bisa bertatap muka, kita (dapat) bersilaturahim melalui media secara virtual."

"Kita bisa melalui WA, melalui telepon, bahkan kita bisa melalui teleconference," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menyebut saat ini silaturahmi bisa dilakukan tanpa harus bertemu berkat bantuan teknologi.

"Sehingga silaturahimnya tidak hilang karena ada media yang bisa menghubungkan kita dengan orang tua, dengan tetangga dengan saudara-saudara kita,” tegas Wapres.

Baca: Pengamat: Aturan Mudik Tumpang Tindih, Masyarakat Bingung Mau Ikut yang Mana

Adapun dalam tausiahnya, Ma'ruf menyebut ada dua dosa kesalahan yang umat Islam mintakan untuk diampuni di momen akhir Ramadan.

“Yaitu kesalahan kita kepada Allah yang kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan.

"Tetapi ada kesalahan yang harus kita mintakan langsung kepada sesama masyarakat, kepada sesama manusia, yaitu untuk meminta maaf," ungkapnya.

"Itulah yang kemudian biasanya pada saat Idul Fitri kita melakukan silaturahim untuk memohon maaf kepada sesama, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara-saudara, supaya kita terbebas dari kesalahan di antara kita,” lanjutnya.

Mengakhiri tausiahnya, Ma'ruf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam melakukan silaturahmi.

“Karena itu marilah kita bersabar. Kita pendam dulu untuk bertemu secara langsung, yaitu untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan orang tua kita, kemaslahatan masyarakat semuanya."

"Yang intinya fungsi silaturahimnya tidak hilang karena kita bisa melakukannya secara virtual."

"Selamat Hari Raya Idulfitri, maafkan lahir dan batin,” pungkas Ma'ruf. 

Baca: Jelang Lebaran, Dua Pos Penyekatan Larangan Mudik Bakal Ditambah di Tol Keluar Jakarta

Larangan Mudik

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan Kompas TV, Selasa (21/4/2020).

Keputusan tersebut diambil Jokowi setelah melihat data lapangan dan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

"Dari hasil survei yang dilakukan, yang tidak mudik 68 persen, yang tetap bersikeras mudik 24 persen, dan yang sudah mudik 7 persen," ujar Jokowi.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar," imbuhnya.

Artinya, larangan mudik kini tidak hanya berlaku untuk ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN.

Namun, seluruh masyarakat dilarang untuk kembali ke kampung halamannya di tengah pandemi virus corona Covid-19.

"Saya ingin mengambil keputusan setelah larangan mudik TNI Polri ASN dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada rapat kali ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meminta seluruh instansi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang Putranto)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas