Para Menteri Jokowi Dinilai Tak Bekerja Maksimal, Penting Adanya Alat Ukur Prestasi
Jajaran para pembantu presiden harus bekerja keras untuk penanganan Covid-19 maupun problem-problem lain yang menjadi tantangan Indonesia.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) disorot lantaran tidak bekerja maksimal dan lambat beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen menilai jajaran para pembantu presiden harus bekerja keras untuk penanganan Covid-19 maupun problem-problem lain yang menjadi tantangan Indonesia.
Pria yang akrab disapa Gus Nabil ini berpendapat kinerja para menteri presiden dapat dilihat berdampak langsung dengan kepentingan rakyat, atau justru sebaliknya.
"Maka, penting adanya alat ukur prestasi atau key performance index untuk mengukur sejauh mana kinerja para pembantu presiden," kata Gus Nabil melalui keterangan yang didapat wartawan, Jumat (22/5/2020).
Sebelumnya, Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan penyegaran Kabinet Indonesia Maju guna memastikan Indonesia bisa selamat keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.
Baca: Polisi Ungkap Kronologi Lengkap Eksploitasi ABK Indonesia oleh Kapal China di Video Viral
Namun, Gus Nabil menilai reshuffle harus dipertimbangkan secara jernih dan matang.
Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan jangan sampai reshuffle justru memperparah kondisi yang ada.
Belum lagi, sosok pengganti sekelas menteri harus melakukan persiapan yang tidak sebentar.
Pengenalan terhadap program atau kebijakan yang sudah berlangsung juga butuh waktu.
"Jadi, yang penting dilakukan saat ini yakni memperkuat formasi yang ada, dengan menambah pada sektor-sektor yang dirasa lemah," ucapnya.
Baca: Peringatan Dini BMKG Jumat 22 Mei 2020: Waspada Cuaca Ekstrem di Beberapa Wilayah
"Baru, nanti ketika kondisi sudah stabil, reshuffle bisa dilakukan untuk meningkatkan keadaan. Namun saya tegaskan, kewenangan reshuffle sepenuhnya ada pada Presiden, karena itu adalah hak prerogatif presiden," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, DPP PSI menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan penyegaran Kabinet Indonesia Maju guna memastikan Indonesia bisa selamat keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.
"Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis," kata Dara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/5/2020).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.