TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersiap akan menerapkan kebijakan new normal di masa pandemi Covid-19 ini.

Pemprov Bali kini mempersilakan masyarakat memulai aktivitas di luar rumah untuk meningkatkan produktivitas. Dengan catatan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sekda sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah sudah lama dijalankan masyarakat Bali.

Kini masyarakat sudah mulai jenuh menjalankan kebijakan tersebut.

Rasa jenuh itu akhirnya mengganggu produktivitas dan roda perekonomian masyarakat Bali.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2020 terkontraksi sebesar (-1,14) persen (year on year).

Sesuai dengan tagline yang dikeluarkan pemerintah pusat yakni "produktif dan aman Covid-19", Dewa Indra mempersilakan masyarakat untuk memulai aktivitas di luar rumah untuk meningkatkan produktivitas.

Baca: VIRAL Debat Petugas RS & Keluarga dari PDP Corona yang Meninggal, Bayar Rp 3 Juta untuk Pemulasaran

Hanya saja, ia berpesan agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Sehingga produktivitas ini tidak berpengaruh negatif terhadap penyebaran Covid-19," kata Dewa Indra dalam konferensi persnya di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Jumat (22/5/2020).

New normal disebut-sebut menjadi era setelah adanya pandemi Covid-19.

Istilah new normal atau pola hidup normal versi baru muncul di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan Covid-19 agar tetap produktif.

Dengan demikian, pemerintah akan mengatur agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal tetapi dengan menerapkan pola hidup sehat.

Hal ini mengingat hingga saat ini vaksin virus Corona belum ditemukan.

Baca: Fakta Baru Virus Corona, Penelitian Ungkap Angin Bisa Bawa Droplet Covid-19 hingga 6 Meter

Keinginan Pusat

Dewa Indra mengatakan, Bali sebagai salah satu daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Maka dari itu, aktivitas masyarakat di Bali secara kebijakan sesungguhnya lebih longgar jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang menerapkan PSBB.

Dia berkeinginan, aktivis masyarakat yang lebih longgar ini dapat diwujudkan dalam kerja yang lebih produktif, tentunya dengan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan secara disiplin.

Situasi ini dilakukan karena adanya keinginan dari pemerintah pusat agar Bali bisa cepat melakukan normalisasi di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan kata lain, pemerintah pusat sangat berkeinginan agar Bali di depan dalam menuju new normal," jelasnya.

Baca: Anak Hary Tanoe Menangkan Lelang Motor Jokowi Rp 2,55 M, Masih 19 Tahun & jadi Pengagum Presiden

Namun, Dewa Indra menegaskan, guna menuju situasi new normal harus dilakukan secara hati-hati. Apalagi saat ini, dari hari ke hari, di Pulau Dewata masih ada transmisi lokal yang terus bertumbuh.

"Maka saya katakan hari ini kita mulai produktif, tapi produktif secara terbatas. Karena ada transmisi lokal yang masih bertumbuh dari hari ke hari," kata dia.

Mantan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali itu mengatakan, meski sudah mempersilakan masyarakat untuk produktif, Pemprov Bali belum sepenuhnya menerapkan kehidupan new normal.

Meskipun pemerintah pusat sudah mempunyai skema dalam menerapkan kehidupan new normal yang rencananya mulai diterapkan 1 Juni 2020 mendatang, Dewa Indra menyebutkan bahwa hal tersebut masih sebatas rencana.

Baca: Wapres Ma’ruf Amin: Selamat Idul Fitri 1441 H, Mari Rayakan dari Rumah Saja

Baginya, kebijakan yang ke luar di tengah pandemi Covid-19 ini sifatnya sangat dinamis atau bisa berubah dari hari ke hari sesuai dengan dinamika perkembangan Covid-19 di lapangan.

Jika seandainya pemerintah menerapkan kebijakan yang statis dan perkembangan Covid-19 begitu cepat, tentu kebijakan itu akan tertinggal.

"Memang banyak orang yang mengatakan kenapa kebijakan pemerintah berubah-ubah. Ya memang harus berubah, karena dinamika Covid-19 ini sangat tinggi," tuturnya.

Mengenai kapan akan dilakukan kebijakan new normal secara sepenuhnya, Dewa Indra mengatakan bahwa hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Namun sebelum menerapkan kebijakan new normal, Dewa Indra mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama dalam mengakhiri adanya transmisi lokal di Pulau Dewata.

Sebelumnya, Pemprov Bali juga memberikan isyarat akan menerapkan kebijakan new normal dengan membuka akses masuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) lewat Bandara International I Gusti Ngurah Rai.

Baca: Presiden Jokowi Dipastikan Tak Menggelar Open House Idul Fitri Besok

Namun dilakukan seleksi yang sangat ketat terhadap mereka yang akan masuk ke Bali. Baik itu WNI atau WNA karena semuanya berpeluang menjadi carrier Covid-19.

"Kita sepakat Bali segera pulih, tapi juga harus sepakat untuk melakukan seleksi ketat terhadap orang yang masuk Bali," ujar Dewa Indra pada konferensi pers sehari sebelumnya, Kamis (21/5/2020).

Seleksi ketat itu diterapkan dengan pemberlakuan wajib hasil swab PCR negatif bagi orang yang masuk Bali.

"Uji swab dengan metode PCR merupakan filter yang kuat. Selama ini kita gunakan rapid test, hasilnya tidak memberikan keyakinan penuh," tandasnya.

Akses Internet

Adanya wacana new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah-tengah pandemi Covid-19 diprediksi membuat gaya hidup masyarakat akan berubah drastis.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menilai untuk menghadapi gaya hidup tersebut harus benar-benar dipersiapkan dengan baik.

"Ya saya pikir new normal mengubah tradisi masyarakat itu berubah, sudah keenakan seperti webinar di rumah sambil ngopi, sambil santai, materi bisa didapat, sama lah kaya datang di seminar langsung," katanya di kediamannya di Denpasar, Jumat (22/5/2020).

Baca: 4 Resep Opor Ayam untuk Hidangan Lebaran, Cara Membuatnya Hanya 1 Jam

Salah satu sektor yang sudah pasti akan berubah drastis yaitu sektor investasi dan perdagangan.

Menurutnya, kegiatan tersebut dipastikan sebagian besar akan melalui jalur online, sehingga pemerintah harus menggenjot jaringan internet semakin cepat dan merata di seluruh Indonesia.

"Apalagi, tingkat kecepatan internet akan terus bertambah, online juga mempercepat bisnis, dan sekarang persaingan ketat, karena banyak pilihan, tetapi pangsa pasar yang mempunyai produk dan kualitas yang baik dengan harga murah itu sangat besar, baik termasuk makanan, barang-barang elektronik," katanya.

Selama ini, akses kecepatan internet masih didominasi di Jawa-Bali.

Baca: Malah Pesta Miras saat Lockdown, Wali Kota Pura-pura Meninggal saat Hendak Ditangkap Polisi

Hal ini membuat pihaknya meminta pemerintah untuk menggenjot pembangunan kabel fiber optik dan proyek-proyek tower internet di wilayah Indonesia Timur.

Ia berharap tahun depan seluruh Indonesia sudah dapat menerima akses kecepatan internet yang merata.

"Sebenarnya ada ketentuan, ada dana dua persen untuk kepentingan itu, saya kira dananya ada triliunan. Harapan kita sih cepat," ujarnya.

Mengenai keamanan data pribadi di internet guna menghadapi era new normal, pria yang juga Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar ini mendesak agar pemerintah memikirkan hal tersebut.

Apalagi, banyak UMKM yang akan terjun dalam e-commerce di masa mendatang.

"Kalau tidak salah sudah diperbaiki ya, seperti zoom. Saya yakin mereka sudah memperbaiki. Kita akan usahakan untuk pengamanan bagi mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan hacker terus ya, tapi tetap pemerintah akan mengamankan," tegasnya. (sui/gil)