TRIBUNNEWS.COM - Pakar Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim, turut menyoroti rencana pemerintah terkait penerapan kenormalan baru (new normal) dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).

Seperti diketahui saat ini pemerintah tengah mempersiapkan skenario dan protokol kesehatan untuk menunjang kebijakan tatanan baru tersebut.

Lukman mendukung kebijakan new normal ini agar Indonesia dapat keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif.

Mengingat pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, belum diketahui kapan pastinya akan berakhir.

Kendati demikian, Lukman menuturkan sebelum dilakukan penerapan new normal, sebaiknya terdapat sosialisasi secara masif kepada masayrakat.

"Menurut saya penerapan tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19 bisa dilakukan, tetapi memang harus ada sosialisasi,"ujar Lukman saat dihubungi Tribunnews, Rabu (27/5/2020). 

Tak hanya itu, Lukman juga meminta seluruh kementerian membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) untuk penerapan new normal selama pandemi. 

"Jadi menurut saya ini adalah momen yang tepat untuk seluruh kementerian untuk membuat semacam Protap dalam penerapan new normal."

"Sehingga orang mudah mencontohnya," jelas Lukman. 

Lukman menegaskan penerapan new normal ini harus disiapkan secara baik. 

"Iya new normal ini harus disiapkan dengan matang, sehingga roda ekonomi nasional dapat berjalan kembali," ungkapnya. 

Baca: Arti New Normal, Tatanan Baru yang akan Diterapkan Selama Pandemi Covid-19

Baca: Indikator Daerah Disebut Siap Terapkan New Normal, Gugus Tugas Covid-19: Turunnya Kasus Positif

Kendati demikian, Lukman mengaku dengan dibukanya kembali aktivitas sosial dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan adanya lonjakan kasus positif di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk dapat mengantisipasi hal tersebut sebelum menerapkan tatanan hidup kenormalan baru tersebut. 

"Gelombang kedua Covid-19 dapat terjadi, artinya peluang itu tetap ada."