"Sehingga menurut saya pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut jika ingin menerapkan new normal," tegasnya. 

Yakni dengan memperketat pengawasan dan memastikan masyarakat dapat disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Lukman menuturkan ukuran keberhasilan dari penerapan new normal ini bukan pada ekonomi yang dapat kembali seperti sediakala sebelum terjadi pandemi.

Akan tetapi adanya perubahan perilaku masyarakat yang secara disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Baca: Jokowi Minta Uji Spesimen Corona Dilakukan Secara Masif untuk Menghadapi New Normal

"Sebenarnya (ukuran keberhasilannya) masyarakat sudah terbiasa dalam melakukan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan."

"Dimana nantinya seluruh masyarakat selalu menggunakan masker saat ke luar rumah. Kemudian tidak ada kontak langsung antar satu sama lain seperti bersalaman."

"Sebelum ditemukan vaksin kita juga harus dapat menyesuaikan itu," jelasnya.

Karena dengan adanya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan mereka, akan membuat ekonomi bisa berjalan baik secara bertahap. 

"New normal itu maksudnya kita kemudian mencoba untuk menyesuaikan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, yakni dengan kenormalan yang baru."

"Tidak hanya ekonomi, semua sektor harus bergerak dengan Protap yang lebih ketat dalam menjalankan new normal," tegasnya. 

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Retno Tanding Suryandari, menilai kenormalan baru ini belum sangat mendesak untuk diterapkan.

"New normal adalah kenormalan yang tidak normal, sebagai cara baru untuk beraktivitas."

"Kalau sangat, jawaban saya belum sangat mendesak (penerapan new normal)," ujar Retno saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (27/5/2020) pagi. 

Kendati demikian ia mengatakan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan pasti sudah berdasarkan perhitungan yang tepat.