Penyaluran Bansos Seharusnya Ditangani Satu Kementerian Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Data
Ketua Umum Vox Point Indonesia Handojo Budhisedjati menyoroti kisruh penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Vox Point Indonesia Handojo Budhisedjati menyoroti kisruh penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Menurutnya, kekisruhan yang terjadi akibat tumpang tindihnya data masyarakat penerima Bansos.
Padahal, kata dia, Indonesia telah melakukan beberapa kali sensus penduduk dan telah merekam data masyarakat dalam e-KTP.
"Kita ini dihadapkan beberapa kali sensus penduduk. Kemudian sewaktu e-KTP kita pikir Indonesia mempunyai single data. Kenyataannya dalam pembagian bantuan sosial seperti ini terjadi ketidaksinkronan yang benar-benar signifikan," katanya dalam diskusi virtual bertajuk 'Bansos Pandemi Covid-19, Bencana atau Berkah?', Kamis (28/5/2020).
Baca: DPR Tekankan Pentingnya Kepolisian Mengedukasi Masyarakat soal New Normal
Handojo mengatakan penyaluran bansos saat ini menunjukkan banyaknya kendala yang dihadapi ketika Indonesia ingin memiliki satu data terpadu.
Ia menilai ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan dan saling berbenturan.
Sehingga tidak bisa menghasilkan data yang sahih atau dipercaya.
"Dan ini terbukti bahwa terjadi tumpang tindih dalam penyaluran Sembako," kata dia.
Baca: UPDATE Corona di Jawa Tengah, Kamis 28 Mei 2020: 10 Kasus Baru Dilaporkan, Total 1.336 Infeksi
Karena itu, dia menyarankan agar pendistribusian bansos dilakukan satu kementerian saja.
Sebab, dikhawatirkan nantinya akan terjadi masalah hukum terkait penyaluran bansos.
"Urusan bansos itu sebaiknya dikelola oleh satu kementerian saja sehingga tidak terjadi tumpang tindih data," katanya.
