Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah pusat harus mempertimbangkan membuat kebijakan memulai kembali bekerja pada 5 Juni 2020.

Peneliti Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikram Masloman, mengatakan faktor ekonomi harus ditumbuhkan.

Baca: Pemprov DKI Tolak 12.000 Permohonan Masuk Jakarta

Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi.

Menurut dia, sektor bisnis berskala besar maupun bisnis kecil menengah dapat kembali beroperasi dengan panduan kesehatan di tempat kerja masing-masing.

Dengan demikian, Indonesia mampu memulihkan ekonomi lebih cepat.

"Pandemi virus corona terbukti punya efek sangat besar terhadap ekonomi. New normal dijalankan untuk menghindari new disaster keambrukan ekonomi. Rantai pasokan terganggu prudokusi tidak berjalan. Sektor usaha penting," ujarnya, pada sesi pemaparan hasil survei, 5 Juni: Indonesia Mulai Bekerja Bertahap di 158 Wilayah, Sabtu (30/5/2020).

Dia menjelaskan, para ekonom telah menunjukan pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.

Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) merilis data per April 2020, sekitar 2 juta orang  telah kena PHK.

Namun, KADIN menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang dari data kemenaker.

Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.

APINDO bahkan memprediksi terdapat 30 juta orang yang berpotensi di PHK dari sektor properti akibat pandemi corona.

Dia melihat data-data itu menunjukan dampak negatif keterpurukan ekonomi sama baha dengan dampak kesehatan virus corona.

Jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka, maka dampak buruknya akan lebih mematikan.

"Dibukanya kembali aktivitas ekonomi, dengan protokol kesehatan yang ketat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara isu ekonomi dan kesehatan," ujarnya.

Penyebaran virus corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan.

Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut.

Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan.

Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia.

Di Indonesia, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan Lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri.

Dan jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.

"Tidak mungkin menunggu hingga vaksin diemukan baru bisa kembali bekerja, karena akan memperbutuk kondisi ekonomi. Warga bsia kembali bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat. Belajar hidup bersama dengan virus," kata dia.

Untuk memberikan kesempatan kepada warga kembali bekerja di kantor, kata dia, Indonesia tak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi.

Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitasekonominya. Termasuk negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara.

Dia mencontohkan, pemerintah Malaysia telah mengizinkan berbagai sektor bisnis untuk kembali membuka usahanya pada 4 Mei 2020.

Thailand membolehkan pasar tradisonal, restoran dan bisnis kecil menengah lainnya untuk bertahap membuka usahanya pada 3 Mei 2020.

Artinya, dia menambahkan membuka ekonomi di saat pandemi belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia.

Jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman
negara-negara lain.

"Aneka negara tetangga di Asia Tenggara telah membuka ekonomi. Tetap menjalankan sesuai protkol kesehatan. (Negara-Negara,-red) di Asia Tenggara semua sudah membuka," tambahnya.

Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan potensi 158 wilayah di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua untuk kembali bekerja secara bertahap mulai 5 Juni 2020.

Peneliti LSI Denny JA, Ikram Masloman, mengatakan 158 wilayah itu sudah siap untuk bekerja kembali.

Warga bekerja dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Riset dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu studi data sekunder periode.

Tiga sumber data yang digunakan: Data Gugus Tugas, Data Worldmeter, dan data WHO.

"158 wilayah yang bisa dilonggarkan pembatasannya dan mulai bekerja. 158 wilayah relatif terkontrol. Daerah tersebut siap masuk ke tahap berikutnya yaitu new normal. Siap masuk ke era untuk bekerja kembali," ujar Ikram, pada sesi pemaparan hasil survei 5 Juni: Indonesia Mulai Bekerja Bertahap di 158 Wilayah, Sabtu (30/5/2020).

Dia mengungkap ada salah satu alasan yang menjadi pertimbangan mengapa Indonesia bisa kembali bekerja pada 5 Juni 2020.

Alasan tersebut, yaitu wilayah yang dibuka adalah wilayah yang penyebaran virus corona relatif terkontrol.

158 wilayah tersebut terdiri dari tiga gabungan kategori wilayah, yaitu pertama 124 wilayah Indonesia yang sejak awal pandemi virus corona masuk ke Indonesia hingga saat ini belum ada laporan warganya terpapar virus corona 124 daerah ini tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Kedua, 33 wilayah Indonesia yang tercatat punya kasus Covid-19 dan telah memberlakukan PSBB.

Grafik tambahan kasus harian di wilayah tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi (naik-turun) tambahan kasus harian yang berbeda-beda di setiap wilayah tersebut.

Namun secara umum pascapemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, penyebaran virus di wilayah tersebut relatif terkontrol.

"Hal ini dikuatkan dengan keputusan wilayah-wilayah tersebut untuk tidak lagi memperpanjang periode PSBB. 33 wilayah yang telah siap untuk masuk era new normal adalah wilayah yang masa PSBB-nya berakhir sebelum 5 Juni 2020," ujarnya.

Baca: NasDem Minta Pemerintah Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jika Sentuh APBN

Ketiga, Provinsi Bali. Bali adalah wilayah yang mampu mengontrol penyebaran virus corona meskipun tanpa pemberlakukan PSBB.

"Oleh karena itu, Bali melengkapi wilayah lain sehingga menjadi total 158 wilayah yang siap bekerja kembali pada 5 Juni 2020," tambahnya.