Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ibadah Haji 2020

Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Calon Jemaah Bisa Minta Kembali Uang Setoran Pelunasan

Setelah pemberangkatan haji 2020 dibatalkan, Kementerian Agama memberikan pilihan bagi para calon jemaah bisa meminta kembali uang setoran pelunasan.

Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Calon Jemaah Bisa Minta Kembali Uang Setoran Pelunasan
Instagram/marco_umrah
Setelah pemberangkatan haji 2020 dibatalkan, Kementerian Agama memberikan pilihan bagi para calon jemaah bisa meminta kembali uang setoran pelunasan. 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Agama memberikan pilihan bagi para calon jemaah haji yang batal berangkat di tahun 2020 ini yaitu bisa menarik kembali uang setoran pelunasan.

Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers yang terdapat dalam laman kemenag.go.id.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar, mengungkapkan dana setoran awal akan diurus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca: Cerita Calon Jemaah yang Kecewa Haji Dibatalkan, Daftar Sejak 2011 dan Sudah Lunasi Pembayaran

Sementara dana setoran pelunasan keberangkatan haji tidak akan dikelola oleh BPKH.

Keputusan ini sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 494 tahun 2020.

Di mana sebelumnya setoran pelunasan harus dibayarkan oleh para calon jemaah haji satu bulan sebelum keberangkatan gelombang pertama.

Kementerian Agama memberikan pilihan bagi para calon jemaah yang batal berangkat haji di tahun 2020 ini yaitu bisa menarik kembali uang setoran pelunasan.
Kementerian Agama memberikan pilihan bagi para calon jemaah yang batal berangkat haji di tahun 2020 ini yaitu bisa menarik kembali uang setoran pelunasan. (Media Center Haji (MCH) 2019)

"Sesuai KMA No 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah," terang Nizar, dikutip dari kemenag.go.id.

"Dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M," lanjutnya.

Dana haji sejak 2018 lalu sudah dipegang dan diatur oleh BPKH sesuai Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018.

Peraturan itu mengenai pelaksanaaan dari Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 yang membahas mengenai pengelolaan keuangan haji.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas