Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menanggapi positif alokasi anggaran Program Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh pemerintah, karena sebagian besar alokasi digunakan untuk sektor UMKM dan memperkuat BUMN.

“Dalam catatan saya, lebih dari 65 persen alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp 420 triliun dari Rp 640 triliun alokasi yang disiapkan," kata Andre dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/6/2020)

Rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM di antaranya adalah dukungan konsumsi bagi rumah tangga miskin, rentan dan terdampak Covid - 19 sebesar Rp 172,1 triliun, subsidi bunga untuk UMKM Rp 34,15 triliun.

Kemudian, insentif perpajakan untuk UMMK sebesar Rp 123,01 triliun, alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp 6 triliun dan penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 triliun.

Baca: Nyaris Seluruh Unit UMKM Alami Penurunan Penjualan di Tengah Pandemi

“Sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Selain UMKM, pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN," ujar Andre.

"BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong ekonomi untuk pembangunan nasional. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional” sambung Ketua DPR Gerindra Sumatera Barat ini.

Khusus untuk stimulus ke BUMN, Andre menjelaskan bahwa stimulus ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat luas dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM.

Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro dapat berjalan dengan baik.

Baca: Sandiaga Uno Dorong UMKM Kembangkan Usaha Jamu di Era New Normal

Andre memaparkan, bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan, antara lain pertama, pecepatan pembayaran utang subsidi atau kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina.

Kedua, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional agar rencana pembangunan kita tetap dapat berjalan.

Ketiga, pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat Covid-19.

“DPR berperan dalam fungsi pengawasan, untuk itu evaluasi harus dilakukan berkala dalam rangka melihat apakah kebijakan alokasi ini efektif atau tidak” papar Andre.