Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pilkada Saat Pandemi, KPU Ungkap Potensi Kenaikan Anggaran untuk Terapkan Protokol Kesehatan

KPU ungkap potensi kenaikan anggaran dalam pelaksanaan teknis Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi.

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Sri Juliati
zoom-in Pilkada Saat Pandemi, KPU Ungkap Potensi Kenaikan Anggaran untuk Terapkan Protokol Kesehatan
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman memberikan keterangan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dengan terdakwa Wahyu Setiawan yang diselenggarakan secara virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2020). Sidang mantan Komisioner KPU tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. 

TRIBUNNEWS.COM - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah diputuskan akan tetap dilaksanakan pada tahun ini.

Pemerintah telah memastikan Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyebutkan akan ada sejumlah penyesuaian pada pelaksanaan Pilkada 2020 ini.

Penyesuaian tersebut dilakukan tak lain untuk tetap menekan potensi penularan Covid-19, yaitu dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Baca: PAN Minta KPU Segera Revisi PKPU Soal Aturan Kampanye Virtual Pilkada Serentak 2020

Arief pun mengungkapkan hal ini berpotensi membuat terjadinya kenaikan anggaran Pilkada.

Ia menyebut, untuk menghindari terjadinya kerumunan warga, KPU berencana mengurangi kapasitas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurutnya, pengurangan kapasitas TPS tentu akan menambah jumlah TPS dan anggaran pun akan ikut bertambah.

Berita Rekomendasi

"Kemarin sudah disepakati jumlah pemilih per TPS itu dikoreksi, dari maksimal 800, nanti akan diubah menjadi maksimal 500."

"Tetapi ini membawa konsekuensi jumlah TPS bertambah."

"Dalam hitungan awal kami, jumlah TPS 253 ribu, maka dengan perhitungan baru itu jumlah TPS 300 ribu lebih, nah jumlah ini tentu menambah anggaran dari pelaksanaan teknis," ungkap Arief dalam wawancaranya yang ditayangkan langsung melalui Kompas TV, Senin (8/6/2020) pagi.

Ketua KPU Arief Budiman meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (28/2/2020). KPK memeriksa Arief Budiman sebagai saksi untuk keempat tersangka yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan caleg PDIP Harun Masiku, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU Arief Budiman. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Selain itu, Arief menambahkan, pelaksanaan protokol kesehatan yang lainnya pun akan menambah jumlah anggaran.

Seperti halnya penyediaan disinfektan, handsanitizer, hingga sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas maupun peserta pemilihan.

"Ditambah lagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan syarat-syarat pelaksanaan protokol kesehatan."

"Itu banyak sekali ada disinfektan, handsanitizer, pelindung wajah, hazmat, thermo gun, termasuk dalam pemungutan suara ini kita desain agak berbeda dari sebelumnya," kata Arief.

Arief menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada pada Desember mendatang, KPU menyiapkan sejumlah opsi mengenai mekanisme di bilik suara.

Baca: Fasilitasi Hak Pilih Pasien Covid-19, KPU Gandeng Rumah Sakit dan Gugus Tugas

Menurutnya, KPU berencana memberi alat pencoblos pada masing-masing peserta.

"Kalau sebelumnya pakai paku, ada di bilik suara, dicoblos, digunakan bergantian, kami merumuskan akan mengganti, ada dua opsinya."

"(Yang pertama) masing-masing orang diberi alat coblos satu-satu atau (yang kedua) kalau alat coblosnya satu, masing-masing orang diberi sarung tangan sekali pakai," jelasnya.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Penundaan Pilkada 2020

Dikutip dari Kompas.com, pemerintah menegaskan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 tidak akan ada penundaan meski situasi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6/2020).

“Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan pilkada serentak."

"Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020, Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Menko Polhukam Mahfud MD saat berdialog dengan Komunitas Pancasila Muda lewat video konferensi di hari lahirnya pancasila, Senin (1/6/2020).
Menko Polhukam Mahfud MD saat berdialog dengan Komunitas Pancasila Muda lewat video konferensi di hari lahirnya pancasila, Senin (1/6/2020). (istimewa)

Sementara itu, Tito menuturkan, sejauh ini tidak tidak ada jaminan Covid-19 akan selesai 2021.

Ia mengatakan, tidak ada satupun ahli di dunia yang bisa memastikan hal tersebut.

“Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya."

"Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu Covid-19-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan," Kata Tito.

Tito menambahkan, terdapat 60 negara di dunia yang akan menggelar pesta demokrasi.

Di antaranya yaitu pemilu di Amerika Serikat, Jerman, hingga Perancis, yang tetap sesuai jadwal.

Baca: Pilkada Serentak untuk Jamin Kelangsungan Pemerintahan Daerah

Selain itu, Tito menyampaikan, Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

Ia mengatakan, pihaknya telah meminta Bupati agar anggaran Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah segera dicairkan.

Termasuk mengenai jalannya protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih agar dapat segera dilaksanakan.

“Apalagi kita sudah melaksanakan tananan baru, termasuk juga di politik terutama pilkada."

"Karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat," ungkapnya.

Menteri dalam negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Senin (9/3/2020) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta
Menteri dalam negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Senin (9/3/2020) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta (Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami)

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.

Dari total tersebut, terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September 2020.

Akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pra-pencoblosan akan mulai digelar Juni mendatang.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas