Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Namun, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa mayoritas publik menilai bansos tersebut tidak tepat sasaran.

Untuk itu, ia meminta kepala daerah dan pemerintah daerah untuk membantu pusat mendata kembali masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya kira, Presiden sudah mengatakan bantuan sosial harus tepat sasaran. Tolong daerah, dibantu pusat, itu terus memperbaiki data, update supaya data itu menjadi basis pemberian bansos yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Donny Gahral, Senin (8/6/2020).

Lebih lanjut, Donny menyebut, hasil survei Indikator Politik Indonesia bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk segera memperbaharui data warga penerima bansos.

"Ya itu masukan bagus buat pemerintah untuk mereformasi sistem pendataan bansos," jelasnya.

Diketahui, Mayoritas publik menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

Hal ini berdasarkan hasil survei "Evaluasi Publik terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya" yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 16-18 Mei 2020 kepada 1.200 responden melalui telepon di seluruh provinsi.

Sebanyak 60,3 persen responden menilai bansos yang diberikan untuk warga kurang mampu tidak tepat sasaran.

"Mayoritas menilai bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu kurang atau tidak tepat sasaran sama sekali 60,3 persen," Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (7/6/2020).

Sementara, sebanyak 25,6 persen responden menilai distribusi bansos cukup tepat sasaran dan hanya 4,1 persen warga menilai bansos sangat tepat sasaran.