TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin mengatakan rencana pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota baru terkesan seperti pemaksaan.

"Jika pembangunan ibu kota baru itu dilanjutkan itu artinya langkah pemaksaan, apalagi masih di tengah pandemi Covid-19," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/6/2020).

Menurut Ujang,  kelanjutan pembangunan tersebut akan berdampak kepada sejumlah hal.

Terutama terkait kepatuhan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Baca: Nikmatnya Peyek Kacang Enak ini Bikin Makan Siang Jadi Terasa Istimewa

Baca: Cara Polisi Mengurai Kemacetan Selama PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta

Baca: Dorce Gamalama Bahagia Hari Ini Mulai Kerja Jadi Sopir Raffi Ahmad

Baca: Pantas Saja Jadi Obat Tradisional, Mengonsumsi Daun Kelor Bisa Memberikan Manfaat ini Bagi Tubuh

Dia berasumsi masyarakat akan menghukum dengan cara tersendiri yakni nyinyir kepada pemerintah.

Setelahnya masyarakat di kemudian hari tak akan patuh kepada pemerintah.

"Kemudian setelah tak patuh, maka kepercayaan rakyat pada pemerintah akan menjadi nol. Sehingga Lebih baik anggarannya dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak," kata dia

Ujang juga beralasan pembangunan ibu kota baru bukanlah hal mendesak dan tak diperlukan dalam waktu dekat.

Masyarakat bukanlah pihak yang diuntungkan dalam hal ini.

Dari segi ekonomi, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut menekankan pembangunan ibu kota baru justru hanya menguntungkan pengusaha dan segelintir orang.

"Rakyat tak butuh ibu kota baru. Rakyat itu butuh makan dan butuh pekerjaan. Ini tak menguntungkan rakyat. Jadi sesungguhnya pembangunan itu untuk kepentingan siapa, rakyat butuh kerja karena banyak yang kena PHK akibat corona," tandasnya.