"Kalau lebih dari 25 orang, dia harus antri nunggu dulu, jam sekian diberi tahu, jam sekian anda datang," jelas Drajat.

"Tiketnya bisa dibuat online supaya orang datang tepat pada waktunya," tambah dia.

Drajat mengatakan, apabila kontrol populasi ini dapat betul-betul diterapkan maka new nomal dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Perlu Ketegasan Terhadap Kesatuan Informasi

Selain itu, Drajat menyampaikan, supaya new normal dapat benar-benar berjalan sesuai anjuran pemerintah, maka diperlukan ketegasan dalam kesatuan informasinya.

Informasi yang tidak seragam akan mengesankan inkonsistensi yang kemudian membuat masyarakat mengkontruksikan definisi new normal secara sosial.

"Pemerintah perlu ketegasan terhadap kesatuan informasinya. jangan sampai informasi pemerintah pusat, daerah, pemerintah pusat di perhubungan, di BUMN, di pendidikan itu berbeda."

"Perbedaan-perbedaan ini akan dilihat sebagai inkonsistensi dan akan menimbulkan reaksi munculnya socially constructed new normal itu, konstruksi secara sosial dan itu adalah definisi situasi yang dilakukan masyarakat itu sendiri," terang Drajat.

Baca: Tempat Wisata Mulai Ramai, Sosiolog: Definisi Situasi Masyarakat Berbeda dengan Kebijakan Pemerintah

Pasalnya, menurut Drajat, selama masa pandemi ini masyarakat merasa diasingkan di ruang-ruang publik.

Sehingga, mereka pun merasa memiliki hak untuk masuk ke ruang publik

"Karena selama ini dia merasa diasingkan di ruang-ruang publiknya maka ia merasa punya hak untuk masuk ke ruang publik," terangnya.

Ma'ruf Amin Ingatkan Masyarakat untuk Disiplin dan Waspada

Setidaknya terdapat 102 daerah yang diizinkan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menerapkan new normal.

Diketahui, sejak Senin (8/6/2020), transisi ke new normal telah diterapkan di wilayah DKI Jakarta.