Kasus Corona Tembus 1.000, Politikus PKS : Pemerintah Tak Perlu Malu Revisi dan Evaluasi Kebijakan
Netty mengatakan pemerintah tidak perlu malu merevisi dan mengevaluasi kebijakannya demi keselamatan
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani angkat bicara perihal kasus positif Covid-19 yang sempat menembus angka 1.000 dua hari berturut-turut pada Selasa (9/6) dan Rabu (10/6).
Netty mengatakan pemerintah tidak perlu malu merevisi dan mengevaluasi kebijakannya demi keselamatan masyarakat luas.
"Tidak perlu malu bagi pemerintah untuk merevisi dan mengevaluasi kebijakan, jika itu untuk keselamatan rakyat. Jangan senang melakukan gimmick dan meninggalkan substansi," ujar Netty, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/6/2020).
Menurutnya kekhawatiran terhadap wacana new normal yang tergesa-gesa akhirnya terbukti dengan lonjakan kasus selama dua hari ini.
Sebenarnya sejak awal, kata dia, banyak yang sudah mengingatkan pemerintah untuk merujuk pada persyaratan yang ditetapkan WHO jika ingin menerapkan new normal.
Baca: Kasus Positif Covid-19 Melonjak Karena Tracing yang Agresif
Baca: Dokter Reisa: Protokol Jaga Jarak Dapat Turunkan Risiko Penularan Covid-19 Hingga 85 Persen
Baca: Jatim Sumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak Per 11 Juni, Ini Sebarannya di Indonesia
Namun, kenyataannya wacana tersebut ramai dibincangkan tanpa definisi yang jelas. Bahkan pemerintah daerah pun memaknainya secara beragam.
Netty menilai hal tersebut adalah gambaran penyelenggaraan pemerintahan yang tidak mendasarkan pada parameter saintifik yang terukur.
"Seharusnya pemerintah tidak seenaknya membuat kebijakan yang non scientific populism asal populer dan berujung euforia masyarakat yang kebablasan.
Salah satu syarat new normal, tes massal harus dilakukan untuk menekan R0 dan Rt. Rasio tes kita masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain termasuk negara tetangga," ungkapnya.
Selain itu, hal lain yang juga patut dikritisi adalah kemampuan pemerintah melibatkan dan mengedukasi masyarakat dengan beragam indeks literasi dan akses informasi.
"Jangan salahkan jika masyarakat tidak menunjukkan sikap acuh dan masa bodoh.
Bahkan fenomena civil disobedience muncul dimana-mana, seperti menolak dijemput dan dibawa ke RS, mengambil paksa jenazah keluarga, dan menolak pemakaman dengan standar Covid-19," kata dia.
"Untuk masyarakat, hendaknya tetap waspada karena bahaya Covid-19 masih mengintai.
Perlu menerapkan protokol kesehatan ketat dimana pun berada. Jangan lupa untuk tetap mempertahankan daya tahan tubuh dengan asupan yang bergizi. Jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.