Tribun

Pimpinan DPR Apresiasi Sikap Tegas Pemerintah terhadap Perairan Natuna

Pemerintah Indonesia diminta tidak membuka ruang kompromi terkait kedaulatan NKRI.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Pimpinan DPR Apresiasi Sikap Tegas Pemerintah terhadap Perairan Natuna
Puspen TNI/Kolonel Laut (KH) H. Agus Cahyono
Empat pesawat tempur F-16 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) berhasil mengejar dan menghancurkan empat pesawat asing jenis Hawk yang memasuki wilayah udara yurisdiksi nasional Indonesia secara illegal dan tanpa izin di atas perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (4/5/2018). Kejadian tersebut diatas bagian dari skenario hari terakhir Latihan Hanud ?Perkasa A Tahun 2018? yang dilaksanakan oleh Kohanudnas di Lanud Raden Sadjad Ranai, Natuna. (PUSPEN TNI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas menolak klaim sepihak China terkait garis Imaginer Nine Dash Line (sembilan garis putus putus) yang tidak memiliki dasar Hukum Internasional.

Menurutnya pemerintah sudah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena sudah dipertegas dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) terkait dengan wilayah laut Natuna.

Pemerintah Indonesia diminta tidak membuka ruang kompromi terkait kedaulatan NKRI.

"Berdasarkan Pasal 4 UU No 5 Tahun 1983, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), pelayaran dan penerbangan internasional bebas dilakukan asalkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Negara lain hanya diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ZEE, dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah RI," kata Azis kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

"Bahwa Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag Belanda pada 12 Juli 2016 terkait LCS mengufurkan/menolak klaim sepihak dari pemerintah China atas keberadaan Nine Dash Line," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Indonesia tidak memiliki tumpang tindih batas internasional apapun dengan China.

Oleh karena itu, China perlu menghormati hukum internasional yang berlaku agar adanya stabilitas wilayah, baik di wilayah ASEAN maupun di Indo-Pacific secara keseluruhan.

Laut China Selatan merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungan keseluruhan wilayah Indo-Pacific.

Maka hanya dengan kerja sama yang baik serta saling menghormati akan menciptkan stabilitas regional di kawasan Indo-Pacific yang saat ini menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

"Perairan Natuna merupakan wilayah strategis bagi Indonesia untuk keamanan nasionalnya dalam menangkal segala bentuk ancaman traditional (traditional threat) dan juga ancaman non-traditional (non-traditional threat) seperti halnya penyeludupan narkoba, terorisme, illegal fishing dan lainnya," ucapnya.

Azis meminta pemerintah terus memperkuat keamanan nasional di dekat Laut China Selatan baik dari sisi infrastuktur keamanan dan militer.

Karena Indonesia menjunjung tinggi aspek kebebasan navigasi (freedom of navigation) yang merupakan norma Internasional.

"Indonesia berharap persoalan Laut China Selatan akan segera terselesaikan melalui berbagai instrumen kerja sama International sehingga tidak menimbulkan instabilitas di wilayah ini," pungkasnya.

Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas