TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas menolak klaim sepihak China terkait garis Imaginer Nine Dash Line (sembilan garis putus putus) yang tidak memiliki dasar Hukum Internasional.

Menurutnya pemerintah sudah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena sudah dipertegas dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) terkait dengan wilayah laut Natuna.

Pemerintah Indonesia diminta tidak membuka ruang kompromi terkait kedaulatan NKRI.

"Berdasarkan Pasal 4 UU No 5 Tahun 1983, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), pelayaran dan penerbangan internasional bebas dilakukan asalkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Negara lain hanya diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ZEE, dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah RI," kata Azis kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

• Baca: China Semakin Agresif di Laut China Selatan, Politikus PPP Dorong Dialog Damai

"Bahwa Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag Belanda pada 12 Juli 2016 terkait LCS mengufurkan/menolak klaim sepihak dari pemerintah China atas keberadaan Nine Dash Line," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Indonesia tidak memiliki tumpang tindih batas internasional apapun dengan China.

Oleh karena itu, China perlu menghormati hukum internasional yang berlaku agar adanya stabilitas wilayah, baik di wilayah ASEAN maupun di Indo-Pacific secara keseluruhan.

Laut China Selatan merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungan keseluruhan wilayah Indo-Pacific.

Maka hanya dengan kerja sama yang baik serta saling menghormati akan menciptkan stabilitas regional di kawasan Indo-Pacific yang saat ini menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

"Perairan Natuna merupakan wilayah strategis bagi Indonesia untuk keamanan nasionalnya dalam menangkal segala bentuk ancaman traditional (traditional threat) dan juga ancaman non-traditional (non-traditional threat) seperti halnya penyeludupan narkoba, terorisme, illegal fishing dan lainnya," ucapnya.

Azis meminta pemerintah terus memperkuat keamanan nasional di dekat Laut China Selatan baik dari sisi infrastuktur keamanan dan militer.

Karena Indonesia menjunjung tinggi aspek kebebasan navigasi (freedom of navigation) yang merupakan norma Internasional.

"Indonesia berharap persoalan Laut China Selatan akan segera terselesaikan melalui berbagai instrumen kerja sama International sehingga tidak menimbulkan instabilitas di wilayah ini," pungkasnya.