28 Kebijakan di Pemerintahan Jokowi yang Terkesan Otoriter Menurut YLBHI
Ini 28 kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang berkesan otoriter sesuai catatan YLBHI
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
8. Permendagri 3/2018 tentang tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian/SKP (2018)
9. Hak Tidak Memilih/Golput dijerat UU Terorisme dan UU ITE (2019)
10. Penggunaan Pasal Makar oleh Kepolisian Secara Sembarangan
11. Melegalkan Kriminalisasi Pemilik Hak atas Tanah dengan Dalih Komponen Cadangan (2019)
12. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan
13. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan: Polri
14. SK Menkopolhukam No. 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum (2019)
15. Menyetujui SKB tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara (2019)
16. Pemberangusan Masif Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (2019)
17. Pemerintah memasukkan/setuju pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP (2019)
18. Operasi Militer Ilegal Di Papua (2019)
19. Pemadaman Internet di Papua (2019)
20. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Penelitian (2019)
21. Mengabaikan Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibukota Negara (2019)
