28 Kebijakan di Pemerintahan Jokowi yang Terkesan Otoriter Menurut YLBHI
Ini 28 kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang berkesan otoriter sesuai catatan YLBHI
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUN/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020). Presiden mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional Covid-19 yang berada di BNPB guna memantau penanganan COVID-19 pada masa new normal. TRIBUNNEWS/SETPRES/AGUS SUPARTO
22. Meminta BIN dan Polri untuk Menangani Ormas yang Menolak Omnibus Law (2020)
23. Berkehendak Menjalankan Darurat Sipil (2020)
24. Membiarkan Anak Buahnya Melawan Putusan MK untuk Mengkriminalkan “Penghina” Presiden (2020)
25. Membangkang terhadap Putusan MA tentang BPJS (2020)
26. Berkehendak Bisa Mengubah UU dengan PP (2020)
Baca: Pastikan Physical Distancing Berjalan, Pemerintah Atur Jam Kerja ASN, Pegawai BUMN, dan Swasta
27. Pemberangusan Hak atas Kebebasan Berpendapat (2020)
28. BIN Ikut Campur Diskusi Di Kampus (2020)
Berita Rekomendasi
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: YLBHI: 28 Kebijakan Pemerintahan Jokowi Berkesan Otoriter, Berikut Rinciannya
