Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Presiden Ingatkan Pengawas Internal Pemerintah dan Penegak Hukum Tak Salah Gigit Pelaksana Anggaran

Apabila dengan sistem pencegahan dini, masih ada yang melakukan korupsi maka presiden minta untuk ditindak tegas.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Presiden Ingatkan Pengawas Internal Pemerintah dan Penegak Hukum Tak Salah Gigit Pelaksana Anggaran
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Presiden Joko Widodo melihat peralatan medis di ruang IGD saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawas internal pemerintah dan penegak hukum untuk membangun sistem pencegahan dini pengelolaan dana penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun.

Sehingga penggunaan dana tepat sasaran dan tidak melenceng.

Apabila dengan sistem pencegahan dini, masih ada yang melakukan korupsi maka presiden minta untuk ditindak tegas.

"Kalau ada yang masih membandel, niat untuk korupsi, ada mens rea (niat jahat) silakan bapak ibu gigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan kepercayaan rakyat harus terus kita jaga.

Tugas bapak ibu para penegak hukum, kepolisian kejaksaan, KPK, penyidik pegawai negeri sipil adalah menegakkan hukum," kata Presiden dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020, Senin, (15/6/2020).

Baca: Ibu Mertua Bunga Citra Lestari Sudah Pulang ke Malaysia, Sebut Keluarganya Tidak Lengkap

Baca: Jokowi: Silakan Gigit Keras Bila ada Korupsi Dana Penanggulangan Covid-19

Baca: Novel Tentang Covid-19 Berjudul Lockdown Terbit dari Kairo

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan agar pengawas internal pemerintah dan penegak hukum tidak asal atau salah menindak.

Berita Rekomendasi

Karena akan menimbulkan ketakutan pada penyelenggara dan pengguna anggaran.

"Jangan mengigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menebarkan ketakutan-ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

BPKP, inspektorat dan LKPP adalah aparat internal pemerintah harus fokus pencegahan dan perbaikan tata kelola, selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, BPK harus terus dilakukan demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan KPK harus kita lanjutkan," katanya.

Dengan adanya sinergi antar penegak hukum dan pengawasan dari aparat internal pemerintah, maka menurut Presiden anggaran dapat digunakan efektif dan efisien untuk menanggulangi dampak Covid-19 dan juga membangun program-program pemerintah ke depan.

"Dengan sinergi sekaligus check and balance dukungan seluruh rakyat Indonesia saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua tantangan dengan lebih cepat dan bangkit maju mengawal agenda-agenda besar yang penting untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia maju," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wapres Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menakaer Ida Fauziah, Mentan Sahrul Yasir Limpo, dan sederet menteri kabinet Indonesia Maju.

Lalu, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta seluruh kepala daerah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas