Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menuai polemik. 

Menurut dia RUU tersebut merupakan inisiatif DPR meski pembahasannya nanti dilakukan bersama-sama pemerintah. 

"RUU Haluan Ideologi Pancasila itu kan adalah RUU yang dipersiapkannya itu hak inisiatif DPR.

Baca: Pemerintah Akan Sampaikan ke DPR Secara Resmi Permintaan Penundaan Pembahasan RUU HIP

Dalam regulasi itu memang pembahasannya pemerintah bersama sama dengan DPR," kata Ali kepada wartawan, Selasa, (16/6/2020).

Draft RUU tersebut menurut Ali dikirimkan DPR kepada pemerintah kurang lebih 9 hari lalu. Namun hingga kini presiden belum menerbitkan Surpres untuk memulai pembahasan RUU tersebut. 

"Tapi kan RUU itu sendiri jadi perdebatan luar biasa akhir akhir ini. Karena itu dari pemerintah sementara menolak pembahasan RUU itu," katanya.

Baca: RUU HIP Banyak Ditolak Publik, Fraksi PKS: Kami Sudah Menolak Sejak Awal

Ali menyarankan ke DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum membahas RUU tersebut. Baik itu dengan tokoh atau pakar yang merepresentasikan agama, budaya, etnis, dan lainnya. 

Baca: DPR Pastikan Tampung Aspirasi Masyarakat Sebelum Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

 "Jadi RUU itu (nantinya)bisa ditetapkan dan dibuat jadi satu keputusan UU itu meskipun ada MK, ga elok kalau setiap keputusan itu di judicial review. Itu harapan pemerintah supaya enak kita dalam bahas sebuah RUU," pungkasnya.

Fraksi PAN: Pemerintah bergerak cepat

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pemerintah telah bergerak cepat dalam mengambil sikap, terkait polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pemerintah, melalui Menko Polhukam Mahfud MD meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP pada saat ini.

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh P. Daulay mengatakan, atas permintaan pemerintah maka sudah selayaknya DPR menindaklanjutinya dengan menghentikan pembahasan RUU HIP.

Baca: Polemik RUU HIP, HNW: Baleg DPR Harus Pertimbangkan Penolakan Publik

"Pak Mahfud menyebut pemerintah meminta menunda pembahasan. Itu kan bahasa halus. Sama saja, pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan, apalagi, pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan Covid-19," ujar Saleh saat dihubungi, Jakarta, Selasa (16/6/2020)