Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Diskusi Pembahasan Tinjauan Perspektif Keilmuan dalam Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan di eks (bekas) Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah.

Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendapatkan masukan dari berbagai aspek keilmuan untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional berkelanjutan di lahan tersebut.

Baca: Dinas SDA DKI Diminta Prioritaskan Pagu APBD Tangani Banjir Rob dan Tanggul Bocor

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong mengatakan diskusi dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan penajaman implementasi rekomendasi KLHS cepat dan rencana pemulihan gambut untuk Proyek Strategis Nasional tersebut.

"Diskusi kali ini merupakan upaya tukar pikiran atau brainstorming untuk mendapatkan perspektif dari para ahli terkait aspek tanah gambut, kehutanan dan ekosistem, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi-budaya," ujar Wamen LHK dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020).

Alue Dohong menegaskan perlunya penyamaan persepsi para pihak terkait terminologi pengembangan pangan, istilah pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan dalam konteks kebijakan, rencana dan program pengembangan pangan di eks PLG, sehingga para pihak berangkat dari narasi dan konsepsi yang jelas dalam memahami program pengembangan pangan tersebut.

"Yang dimaksud dengan pengembangan pangan disini tidak hanya padi saja, tapi lebih luas, selain komoditas pertanian, ada perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perairan sebagaimana diformulasikan dalam UU Nomor 18/2012 tentang pangan," katanya.

Pria berkacamata tersebut juga mengaitkan pengembangan pangan ini terkait konteks Covid-19 dengan upaya upaya pengembangan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi perubahan landskap politik ekonomi pangan, yang diakibatkan adanya disrupsi produksi, konsumsi, dan distribusi pangan antar negara, wilayah, sehingga menyebabkan terjadi kekurangan pasokan dan kelangkaan pangan.

Akibat adanya disrupsi Covid-19, memaksa beberapa negara-negara seperti India, China, Thailand, Vietnam kecenderungan merubah kebijakan pengadaan pangan mereka dari semula in-ward and out-ward looking policy menjadi lebih in-ward looking policy guna perlindungan (safeguard) dan pengamanan (safety) kebutuhan pangan domestik masing-masing.

"Kondisi yang demikian, memaksa negara kita juga untuk melakukan hal yang sama untuk memperkuat kondisi pangan dalam negeri melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi poduksi pangan, untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang " ungkapnya.

Bekas PLG di Kalimantan Tengah menurutnya salah satu opsi lokasi pengembangan pangan nasional mempertimbangkan aspek historis kebijakan, perencanaan, program pengalaman pengelolaan gambut dan ketersediaan lahan yang relatif luas dan cukup.

Alue Dohong mengungkapkan perlu ada reposisi pengembangan pangan di eks PLG dengan memperhatikan minimal 6 dimensi secara komprehensif-intigratif, yakni pengembangan wilayah, hutan, lahan gambut, SDM, teknologi dan tata kelola (governance).

"Berdasarkan 6 dimensi tadi, kita ingin pengembangan pangan ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional, dengan menerapkan pertanian terpadu modern dan berkelanjutan, yang berpusat pada pembangunan manusia (human centred development) dengan dukungan SDM yang profesional, teknologi terkini dan tata kelola yang baik," tuturnya.