Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Melki Laka Lena mengaku belum bisa berkomentar mengenai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program Kartu Prakerja. 

Dia menegaskan pihaknya harus membahas dahulu temuan tersebut dalam rapat, baru kemudian mengomentarinya. 

"Terkait rekomendasi KPK tentang program Kartu Prakerja perlu kami sampaikan, kami Komisi IX belum rapat membahas Kartu Prakerja. Setelah kami rapat baru bisa kasih komentar," ujar Melki, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (19/6/2020).

Untuk saat ini, dia hanya mengetahui bahwa ada rekomendasi dari berbagai lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya program dari pemerintah. 

Baca: Kualitas Internet di Jabotabek Turun Selama WFH, Jaringan 5G Didesak Segera Direalisasikan

Baca: Pamer Cincin Pernikahan, Bagaimana Kisah Cinta Tara Basro dan Daniel Adnan?

Baca: Rapid Test dengan Kemensos, Kemenkes Imbau Masyarakat Selalu Pakai Masker Hindari Covid-19

Baca: Facebook Hapus iklan Kampanye Trump yang Gunakan Simbol Kamp Konsentrasi Nazi

KPK adalah salah satunya, disamping lembaga lainnya seperti Polri, Kejagung, BPKP, LKPP dan KPPU. Dimana lembaga tersebut terus mendampingi program management officer (PMO) dan memberi masukan kepada Komite Cipta Kerja. 

"Sehingga tata kelola program unggulan Presiden Jokowi ini berjalan baik sesuai aturan dan bermanfaat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan Kartu Prakerja," kata dia. 

Politikus Golkar itu juga mengatakan pimpinan dan ketua kelompok fraksi (kapoksi) Komisi IX merencanakan konsultasi kepada pimpinan DPR RI terkait hal ini. 

"Pimpinan dan kapoksi komisi IX berencana konsultasi ke pimpinan DPR RI. Karena program ini melibatkan berbagai kementrian dan lembaga yang di DPR RI melibatkan beberapa komisi. Antara lain komisi II, VI, IX, X dan XI, yang mitranya masuk dalam komite kartu prakerja sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020, komite yang namanya Komite Cipta Kerja," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) telah selesai melakukan kajian terkait dengan program Kartu Prakerja.

Diketahui, Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020.

Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini semi-bantuan sosial. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Komposisi nilai total insentif pasca-pelatihan yaitu sebesar Rp2.400.000/orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000/orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp1.000.000/orang.

Dari kajian tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan terdapat kemitraan kartu prakerja dengan sejumlah platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

“Kerja sama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah [PBJ],” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Alex menuturkan, penunjukan platform digital di kartu prakerja sarat akan konflik kepentingan.

Dari 8 platform digital di program kartu prakerja, 5 di antaranya  terdapat konflik kepentingan.

“Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital,” tuturnya.

Selain itu, Alex mengatakan kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.

Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari 1.895 pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia). 

“Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89% dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org,” kata Alex.

Berpotensi Rugikan Negara 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja berpotensi merugikan negara.

“Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara,” sebut Alex ketika memaparkan kajian KPK terkait Kartu Prakerja di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Alexander menyampaikan bahwa hal ini karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta. 

KPK juga mendapatkan sejumlah temuan ihwal lembaga pelatihan yang menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

“Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” kata Alex.