Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikan anggaran Covid-19 menjadi Rp 677,2 triliun. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari alokasi anggaran sebelumnya sebesar Rp 405,1 triliun.

Tentu saja ini bukan dana yang sedikit. Lebih-lebih di tengah krisis. Tak tertutup kemungkina ada pihak-pihak yang mencari celah.

Hal ini Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta, Arif Maulana. 

Baca: Di Balik Sidang Perdana 3 Petinggi Sunda Empire, Jaksa Beri Pengakuan : Baru Kali Ini

Ari menilai anggaran covid-19 yang sangat besar berpotensi membuka ruang-ruang korupsi. 

"Dan sejarah telah memberikan pelajaran bagimana dalam setiap situasi bencana senantiasa ada koruptor yang berpesta di atas penderita rakyat," ungkap Arif Maulana saat dihubungi Sabtu (20/6/2020).

Dalam situasi seperti ini, jelasnya, peran Kejagung sangatlah penting untuk mencegah dan menutup celah-celah korupsi.

Dan Surat Edaran Kejagung No 7, konsekuensi ST Burhanuddin menjalankan Kejagung dengan penuh integritas dan profesionalitas.

Arif menilai bahwa Kejaksaan Agung  bekerja keres, lebih memeras keringat dan tahan banting

"Kejagung juga tetap tegak lurus dalam menegakkan hukum. Semua itu semata-mata untuk melindungi hak-hak rakyat," ungkap Arif.

Diketahui, Kinerja Kejaksaan Agung di bawah ST Burhanuddin semakin membaik dan semakin dipercaya. 

Baca: Kemenkeu Tambah Anggaran Kesehatan Untuk Lawan Covid-19

Setidaknya itu terbaca dari hasil survey Indikator Politik terbaru, yang mencatat 74,1 persen, percaya akan kinerja korp Adhyaksa dalam menangani dan mengawasi anggaran Covid-19. yang saat ini dipimpin Burhanuddin.

Tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung tersebut tidak jauh dengan kepercayaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tingkat kepercayaannya di angka 74,7 persen.