TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Putu Elvina, mengatakan pelibatan anak-anak mengikuti aksi unjuk rasa belakangan ini menjadi fenomena.

Upaya pelibatan anak itu tidak hanya terjadi di negara Indonesia, tetapi juga negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Menurut dia, pelibatan anak-anak di aksi unjuk rasa karena mereka mudah untuk dipengaruhi.

“Alasan subjektif, karena anak-anak tidak tahu apa yang diperjuangkan. Semua turun ke jalan atas nama kebersamaan turun ke jalan tanpa tahu apa yang diperjuangkan. Sebagian mengatakan, mereka ikut-ikut,” kata dia, pada seri dialog publik dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional, Jumat (26/6/2020).

Baca: KPAI: Perlu Dibuat Protokol Penanganan Anak yang Terlibat Aksi Unjuk Rasa

Melihat aksi unjuk rasa penolakan hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, yang digelar di sekitar gedung Bawaslu RI, pada Mei 2019 dan penolakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan revisi UU KPK  di sekitar gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada September 2019, di mana anak-anak turut terlibat.

Maka, kata Putu, aksi unjuk rasa itu bersifat spontan dan sporadis. Dia menjelaskan, anak-anak itu menerima informasi dari media sosial untuk menggelar aksi penyampaian pendapat.

“Mobilisasi begitu cepat dengan bantuan media sosial. Peran media sosial kuat mereka tiba-tiba berkumpul. (Alasan,-red) ikut kakak-kakak yang demo sebelumnya. Ini pengaruh psikologi massa yang mendorong turun ke jalan,” kata dia.

Padahal, dia mengungkapkan, tidak semua anak-anak dapat menyaring informasi mana yang dapat dipercaya atau tidak.

“Anak bukan orang dewasa yang memiliki emosional stabil,” ujarnya.