Rinciannya antara lain untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid-19.

Kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta mendapatkan apresiasi dari anggota DPR.

Apresiasi tersebut disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) antara Kemendikbud dengan Komisi X DPR RI pada Senin (22/6/2020).

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lathifah Shohib memuji kebijakan alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di masa pandemi Covid-19.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya, sekarang BOS Afirmasi dan Kinerja sudah bisa diakses sekolah-sekolah swasta. Yang ini bisa membantu sekolah swasta menghadapi dampak Covid-19," ucap Lathifah.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf yang menilai Nadiem telah merespons aspirasi masyarakat dengan cukup baik melalui kebijakan ini.

"Saya kagum dan saya apresiasi Mas Menteri yang baru saja mengeluarkan kebijakan UKT, relaksasi BOS, dan dukungan BOS Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta," ucap Dede.

Seperti diketahui, berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2020, terdapat dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, berada di wilayah terpencil atau terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya.

Kedua, diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar.