TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan catatan kementerian yang membidangi bidang ekonomi, sosial dan kesehatan.

Menurutnya, kinerja tiga bidang kementerian dalam kabinetnya itu harus ditingkatkan terlebih di tengah menghadapi pandemi Covd-19.

Presiden Jokowi bahkan menegaskan, kinerja kementerian yang dia sebut belum maksimal alias 100 persen.

"Harusnya 100 persen," ungkap Presiden Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden yang tayang pada Minggu (28/6/2020).

Adapun video yang diunggah oleh YouTube Sekretariat Presiden trsebut merupakan video sidang kabinet yang bertajuk Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020.

Dalam rapat itu, Jokowi menggarisbawahi mengenai evaluasi laporan belanja kementerian terkait penanganan virus corona.

Baca: Presiden Minta Prosedur Pembayaran Santunan Petugas Medis Yang Meninggal Dipercepat

Jokowi mengganggap kementeran lambat membelanjakan anggaran yang sudah dianggarkan.

"Saya peringatkan belanaja-belanja kementerian, saya lihat laporan masih biasa-biasa saja," jelasnya.

"Segera keluarkan belanja itu secapat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik."

"Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat, sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat."

"Kalau perlu Perpres saya keluarkan Perpres-nya, untuk pemulihan ekonomi nasonal."

Dirinya pun mengambil contoh beberapa bidang dari permasalahan belanja kementerian untuk Covid-19:

Baca: Jokowi Desak Para Menteri Buat Terobosan Baru Guna Percepat Penanganan Covid-19

1. Bidang Kesehatan

"Misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan, itu dianggarkan Rp 75 triliun, Rp 75 triliun baru keluar 1,53 persen coba."

"Uang beredar di masyarakat ke-rem disitu semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," terang Jokowi.

"Pembayaran tunjanagn untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-beanja untuk pralatan segera kelurakan, ini sudah disediakan Rp 70an triliun."

2. Bidang Sosial

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyoroti bidang sosial.

"Bansos (Bantuan Sosial, red) yang ditunggu masyarakat segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan."

"Meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan, ini extraordinary harusnya 100 persen," ucapnya.

3. Bidang Ekonomi

Kemudian, Presiden Jokowi menyindir bidang ekonomi.

"Di bidang ekonomi juga sama, segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil usaha mikro, mereka nunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati baru kita bantu," ungkap dia.

"Berbahaya sekali kalau persaaan kita seperti ga ada apa-apa, berbahaya sekali."

"Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan semua yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri terutama yang padat karya beri prioritas pada mereka supaya ga ada PHK."

"Jangan sampai ada PHK gede-gedean duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita hanya gara-gara urusan peraturan-peraturan, ini ekstraordinari," kata Jokowi.

Jokowi 'Mengancam'

Setelah menyoroti berbagai bidang, Jokowi menilai tidak ada kemajuan kinerja dalam kabinetnya.

"Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progress yang signifikan, enggak ada," ujar Jokowi.

Dalam rapat tersebut, Jokowi seakan tak sanggup menutupi rasa kecewa pada para pembantunya.

Bahkan nada bicara Presiden beberapa kali sempat meninggi.

"Saya lihat, kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis, kata dia.

Jokowi mengatakan, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia.

Ia meminta agar ke-34 menterinya memiliki perasaan dan pengorbanan yang sama di tengah pandemi Covid-19.

"Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama," ujar Jokowi.

Apalagi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen.

Sementara menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia bisa minus hingga 5 persen.

Dengan hal tersebut, seharusnya para menteri tidak menganggap kondisi ini biasa-biasa saja bahkan normal.

Sayangnya, yang dilihat Jokowi, sejumlah menteri masih menganggap ini adalah hal normal.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyinggung kerja para menterinya yang menurutnya, masih biasa-biasa saja.

"Lha, kalau saya lihat, bapak, ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja," kata dia.

Menurut Jokowi, saat ini dibutuhkan kinerja yang ekstra luar biasa, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta para menteri tidak memakai hal standar pada suasana krisis seperti sekarang ini sebab, manajemen krisis sudah berbeda.

Bahkan Jokowi tak sungkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan dalam situasi saat ini.

Masih dari pidatonya, Jokowi juga mengingatkan terkait program belanja di kementerian.

Menurut Jokowi, laporan belanja di kementerian masih biasa-biasa saja.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik," kata dia.

Jika masih ada hambatan, lanjut Jokowi, para menteri bisa mengeluarkan peraturan menteri (Permen) bahkan bila perlu Perpres.

Hal ini dilakukan demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Ini videonya:

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Sri Juliati)