TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya ingin kembali mengingatkan para menteri bahwa dirinyalah pemegang kekuasaan.

Melalui amarahnya itu, Jokowi seakan kembali mengingatkan kabinetnya soal tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden yang harus dijalankan di tengah krisis pandemi Covid-19.

"Dalam sistem presidensial, pemegang kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden. Para menteri dan kepala lembaga hanyalah pembantu presiden. Seperti yang disampaikan saat membentuk Kabinet Indonesia Maju (KIM) Oktober lalu, tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI kepada Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).

Baca: Media Asing Sorot Ancaman Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Menurut politikus PPP itu, Jokowi sebagai kepala pemerintahan tentu memiliki paramater untuk menilai kinerja para menterinya.

Dengan kewenangan yang dimilikinya itu, maka, imbuh dia, Jokowi silakan saja melakukan evaluasi atau apapun terkait dengan suksesnya jalannya pemerintahan ini.

"Instrumen politik dan hukum sepenuhnya berada di tangan presiden dalam mengatasi krisis saat Covid-19 ini. Seperti pernyataan Presiden soal terbitkan Perppu, Perpres, membubarkan lembaga, termasuk reshuffle kabinet," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.(*)