Akibatnya alokasi anggaran untuk pangan lokal hampir tidak ada, karena sisa 20 persen tersebut dipakai juga untuk kepentingan lain di sektor pertanian. 

“Jadi saya sangat berharap bagaimana Peragi dapat berjuang  pada tingkat nasional maupun lokal agar politik anggaran sektor pertanian dapat dirubah dengan regulasi yang kuat sehingga para pengambil kebijakan bertekud lutut,” kata Matinahoru.

Dia menjelaskan, problem pengembangan padi di Indonesia cukup riskan, karena kalau musim hujan produksi padi turun drastis karena banjir dan genangan air, kemudian pada musim panas  produksi padi juga turun drastis karena problem ketersediaan air. 

Untungnya problem ini dapat  ditutupi dengan impor beras dari Thailand, Vietnam, Filipina dan Kamboja. 

“Namun jika terjadi sesuatu dikemudian hari, katakanlah covid-19 terus berlanjut,  atau ada ketidakstabilan kondisi di laut Cina Selatan seperti yang di sampaikan ibu Engelina Pattiasina maka pasti akan terjadi kerawanan pangan  yang luar biasa, dan hal ini bisa memicu ketidakstabilan politik dalam negeri,” tutur Matinahoru.