Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kelola Dana Rp 104 Triliun untuk Tanggulangi Covid-19, Mensos Minta Transparansi Anggaran Ditegakkan

Anggaran Kemensos mencapai Rp 104 triliun untuk program perlindungan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Kelola Dana Rp 104 Triliun untuk Tanggulangi Covid-19, Mensos Minta Transparansi Anggaran Ditegakkan
Tribunnews/Jeprima
Menteri Sosial Juliari P Batubara. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta seluruh jajaran unit di Kementerian Sosial mendukung reformasi birokrasi, salah satunya dalam pengelolaan anggaran.

“Penggunaan anggaran harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel sebagai wujud pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi, ” ujarnya di acara Reformasi Birokrasi dan peluncuran aplikasi workplace di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Salemba, Jakarta, yang diikuti 257 peserta dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, tim Reformasi Birokrasi dan pegawai di lingkungan Kemensos RI, Selasa (30/6/2020).

Menteri Juliari menekankan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan digital workplace sebagai terobosan berbasis teknologi untuk mempercepat dan mendorong pelayanan agar transparan dan akuntabel.

Prinsip transparan dan akuntabel diperlukan mengingat anggaran Kemensos mencapai Rp 104 triliun untuk program perlindungan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

“Dengan Rp 104 triliun Kemensos memikul tanggungjawab besar yang tidak boleh main-main karena berasal dari pajak agar dibelanjakan bukan untuk disimpan, ” kata Juliari.

Jika uang disimpan tidak ada pontensi, seharusnya dibelanjakan untuk membantu warga terdampak Covid-19 dan seluruh unit kerja Eselon I harus memililki pemahaman sama.

“Membelanjakan uang tentunya dengan mengikuti sistem dan mekanisme agar akuntabel dan transparan, serta harus cepat, ” kata Juliari.

Salah satunya terobosan melalui surat edaran dari Dirjen Penangnan Fakir Miskian (PFM) Kemensos kepada setiap kepala daerah yang sangat simpel, bahkan tidak habis satu lembar.

“Surat edaran dari Dirjen PFM terkait mempercepat proses penyaluran bansos yang simpel agar Pemda mudah untuk memahaminya, ” ungkap Juliari.

Semangat RB melalui transpransi dan akuntabel anggaran, dimulai dari kebijakan pimpinan Eselon I hingga ke bawah yang ditandai dengan tidak menunda tugas karena ditunggu oleh jutaan rakyat.

Halaman
12
Penulis: Mafani Fidesya Hutauruk
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas