TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menentang dan menolak keras upaya aneksasi atau mencaplok Tepi Barat yang merupakan bentuk legalisasi penjajahan yang dilakulan Israel terhadap Palestina.

Komisi I DPR RI berpandangan, perampasan Tepi Barat akan menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di Palestina terhadap masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak.

Hal itu disampaikan Komisi I DPR RI dalam konferensi persnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Pernyataan bersama ini merupakan pandangan seluruh fraksi yang ada di Komisi I DPR RI.

Baca: HNW Berharap Indonesia Pimpin Gerakan Penolakan dan Boikot Produk Israel

"Pernyataan ini disepakati oleh seluruh Poksi (kelompok fraksi) di Komisi I DPR," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat memimpin jalannya konferensi pers.

Ada beberapa poin pernyataan resmi Komisi I DPR RI yang dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Komisi I DPR RI memandang aneksasi Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan adalah cita-cita penjajah Israel untuk menyita seluruh tanah Palestina dan memusnahkan bangsa Palestina.

Dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat, proses kolonialisasi Israel akan semakin mendapat legalitas dan kekuatan, terutama di wilayah Al Quds (Yerusalem) yang kini diklaim sebagai ibu kota Israel.

Okupasi militer Israel atas wilayah tersebut tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina, akan tetapi semakin mempersulit penyelesaian konflik Palestina-Israel dan memperuncing instabilitas kawasan serta berdampak pada situasi global.

“Komisi I DPR RI mengecam dan mengutuk keras aneksasi Israel atas Tepi Barat di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum, parameter, prinsip, dan kesepakatan internasional terutama dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB terkait konflik Palestina-Israel,” ujarnya.

Baca: 95 Persen Tahanan Palestina di Israel Disiksa, Terdapat 191 Pelanggaran HAM dalam Sepekan

Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI juga mendesak PBB, organisasi dan komunitas internasional untuk mengintervensi situasi krisis di Palestina dengan mengutamakan tindakan kemanusiaan (humanitarian action) untuk perlindungan warga sipil Palestina yang menjadi korban memburuknya situasi kemanusiaan termasuk korban penangkapan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan oleh otoritas Israel.

Komisi I DPR RI juga menyerukan kepada seluruh anggota Parlemen dan Pemerintah di seluruh dunia beserta komunitas internasional untuk memperjuangkan resolusi damai untuk Palestina merdeka.

“Para pemimpin negara dan anggota parlemen se-dunia harus bersatu untuk mencegah aneksasi dan melindungi prospek solusi dua negara (two state solution) dan resolusi yang terbaik untuk mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina," katanya.

Baca: Hamas: Rencana Pencaplokan Wilayah oleh Israel adalah Deklarasi Perang

"Sejalan dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka dengan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional (Special International Regime), dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (separated body),” lanjutnya.

Selanjutnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan sikap resmi Komisi I tersebut akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenlu RI serta duta besar negara-negara sahabat agar diketahui bersama.

Dari unsur pimpinan Komisi 1 DPR RI, selain Meutya Hafid (Ketua) dan Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua), hadir pula Wakil Ketua Komisi 1 DPR Bambang Kristiono.

Sementara dari Poksi Komisi 1 DPR RI yang hadir diantaranya Dede Indra Permana (PDIP), Dave Akbarsyah Laksono (Golkar), Sugiono (Gerindra), Taufiq R. Abdullah (PKB), Ahmad Rizki Sadig (PAN), Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat), Sukamta (PKS) dan Syaifullah Tamliha (PPP).