Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi I DPR RI Menentang Keras Upaya Israel Caplok Tepi Barat

Komisi I DPR RI menentang dan menolak keras upaya aneksasi atau mencaplok Tepi Barat yang merupakan bentuk legalisasi penjajahan yang dilakulan Israel

Komisi I DPR RI Menentang Keras Upaya Israel Caplok Tepi Barat
istimewa
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR memprotes sikap Israel yang mencaplok Tepi Barat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menentang dan menolak keras upaya aneksasi atau mencaplok Tepi Barat yang merupakan bentuk legalisasi penjajahan yang dilakulan Israel terhadap Palestina.

Komisi I DPR RI berpandangan, perampasan Tepi Barat akan menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di Palestina terhadap masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak.

Hal itu disampaikan Komisi I DPR RI dalam konferensi persnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Pernyataan bersama ini merupakan pandangan seluruh fraksi yang ada di Komisi I DPR RI.

Baca: HNW Berharap Indonesia Pimpin Gerakan Penolakan dan Boikot Produk Israel

"Pernyataan ini disepakati oleh seluruh Poksi (kelompok fraksi) di Komisi I DPR," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat memimpin jalannya konferensi pers.

Ada beberapa poin pernyataan resmi Komisi I DPR RI yang dibacakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Komisi I DPR RI memandang aneksasi Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan adalah cita-cita penjajah Israel untuk menyita seluruh tanah Palestina dan memusnahkan bangsa Palestina.

Dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat, proses kolonialisasi Israel akan semakin mendapat legalitas dan kekuatan, terutama di wilayah Al Quds (Yerusalem) yang kini diklaim sebagai ibu kota Israel.

Okupasi militer Israel atas wilayah tersebut tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina, akan tetapi semakin mempersulit penyelesaian konflik Palestina-Israel dan memperuncing instabilitas kawasan serta berdampak pada situasi global.

“Komisi I DPR RI mengecam dan mengutuk keras aneksasi Israel atas Tepi Barat di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum, parameter, prinsip, dan kesepakatan internasional terutama dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB terkait konflik Palestina-Israel,” ujarnya.

Baca: 95 Persen Tahanan Palestina di Israel Disiksa, Terdapat 191 Pelanggaran HAM dalam Sepekan

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas