Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

RUU PKS Diusulkan Ditarik, Pimpinan DPR: Rasional Karena Tuai Polemik

sudah sepantasnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020

RUU PKS Diusulkan Ditarik, Pimpinan DPR: Rasional Karena Tuai Polemik
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Emak-Emak Militan menggelar demo menolak RUU PKS di halaman DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (25/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai sudah sepantasnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

"Menurut kami apa yang diusulkan (Komisi VIII untuk ditarik) rasional karena RUU PKS menuai polemik di masyarakat," ujar Dasco di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Menurutnya, polemik RUU PKS sudah berlangsung lama dan nantinya pasti akan disikapi Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah, sesuai mekanisme yang berlalu untuk mengeluarkan dari Prolegnas prioritas 2020.

Baca: Usulan Penghapusan RUU Kekerasan Seksual dari Prolegnas, PSI: DPR Gagal Berpihak pada Perempuan

"Ada mekanisme pencabutan RUU, apabila disepakati seperti RUU yang lain kemudian akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas," papar Dasco.

Sebelumnya, Baleg DPR mengevaluasi Prolegnas prioritas 2020.

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang ditarik dari Prolegnas prioritas 2020, salah satunya RUU PKS.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi VIII mengusulkan menarik RUU PKS karena belum selesai sampai Oktober dan dipindahkan ke Prolegnas priotitas 2021.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas