TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah pada para menterinya, pada saat itu juga Jokowi mengakui kegagalannya dalam memimpin.

Pangi mengibaratkan penayangan video tersebut di YouTube seperti menepuk air di dulang, yang akhirnya terpercik ke muka sendiri.

"Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri."

"Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan."

"Pada saat yang sama sebetulnya presiden mengonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memerintah atau memimpin lewat kinerja menterinya yang inkompeten," kata Pangi pada Tribunnews.com, Selasa (30/6/2020).

Baca: Soal Jokowi Marah, Pengamat: Boleh Jadi Dagelan Politik, Cari Kambing Hitam Demi Tutupi Kelemahan

Di sisi lain, Pangi menyebutkan, kemarahan pejabat di ruang publik seringkali dijadikan sebagai alat politik.

Menurutnya, momen kemarahan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Jokowi untuk 'cuci tangan'.

"Ini adalah kesempatan bagi Jokowi untuk terus memposisikan dirinya terlihat 'cuci tangan bersih'."

"Sementara, pihak yang paling layak disalahkan atas ketidakmampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai presiden," ujarnya.

Pangi juga menilai, kemarahan presiden merupakan bentuk strategi untuk menggeser perhatian publik, yang semula berfokus pada kelemahan kepemimpinan presiden.

Setelah kemarahan tersebut, menurut Pangi, masyarakat lebih menyoroti para menteri dalam menilai kegagalan pemerintah.

"Setelah pidato presiden dengan judul lagu lama 'jengkel' tersebut, kini kelemahan serta kegagalan pemerintahan mulai bergeser ke pembantu presiden, akibat ulah menterinya yang amburadul."

"Harapannya desain tekanan publik dari awalnya mempersalahkan presiden bergeser menyalahkan menteri," tutur Pangi.

Baca: Soal Marahnya Jokowi, Pangi Syarwi Chaniago: Lebih Baik Lakukan Reshuffle Senyap Berbasis Kinerja

Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak meluapkan kemarahannya pada para menteri di Sidang Kabinet Paripurna, yang digelar di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) lalu.

Video kemarahan presiden tersebut kemudian sampai pada publik setelah dipublikasikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Dalam rekaman video tersebut, Jokowi terdengar berbicara dengan nada tinggi pada para menterinya.

Presiden menilai, sejumlah anggota kabinetnya belum memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi situasi pandemi Corona (Covid-19) saat ini.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja."

"Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Baca: Jokowi Tiap Hari Pantau Kementerian, Siap Tegur Menteri jika Anggaran Tak Segera Dikeluarkan

Jokowi pun menyinggung perihal penyerapan anggaran kementerian.

Satu di antaranya yaitu terkait anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun, namun baru cair sebesar 1,53 persen.

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial serta stimulus UMKM yang belum optimal.

Lantas, Jokowi pun mengancam reshuffle hingga pembubaran lembaga atau institusi negara yang tidak produktif.

Penjelasan Istana Terkait Video Kemarahan Jokowi yang Baru Diunggah Setelah 10 Hari Sidang Kabinet Paripurna

Diberitakan Kompas.com, Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sektretariat Presiden Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan mengapa baru menggunggah video itu 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung.

Menurut Bey, video itu awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup.

Wartawan pun tidak diperbolehkan untuk meliput.

"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern," kata Bey, Minggu (28/6/2020).

Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan.

Baca: Kemarahan Jokowi Dinilai Sejalan dengan Kekecewaan Rakyat Terhadap Kerja Para Menteri

Menurutnya, ada banyak hal baik dan bagus yang perlu diketahui publik.

Oleh karena itu, pihak biro pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video tersebut.

"Kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini," kata dia.

Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai sepuluh hari.

"Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," ujarnya.

Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Para Menteri

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras di masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Akan tetapi, menurut Moeldoko, hasil yang signifikan dari kinerja para menteri belum juga terlihat.

Oleh karena itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) lalu, Jokowi pun memberikan peringatan yang lebih keras, bahkan dengan nada bicara yang meninggi.

Moeldoko mengatakan, Jokowi khawatir melihat sejumlah menteri masih menganggap situasi saat ini masih normal. 

"Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan. Ini peringatan ke sekian kali," kata Moeldoko, seperti yang diberitakan Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Maka penekanan kali ini lebih keras dari sebelumnya," sambungnya.

Moeldoko menambahkan, Jokowi ingin para menterinya memiliki semangat yang sama dalam mengatasi pandemi virus corona.

Karenanya, kerja yang luar biasa sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi negara yang sedang krisis ini.

"Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa."

"Penanganan tidak cukup biasa-biasa, linear. Tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran," kata Moeldoko.

Baca: Demokrat Sebut Wajar Publik Anggap Kemarahan Jokowi Hanya Pencitraan : Itu Urusan Dapur Negara

Moeldoko menyebutkan, sejak awal Presiden Jokowi ingin penanganan Covid-19 diprioritaskan kepada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Akan tetapi, nyatanya, penanganan di tiga sektor tersebut masih lemah.

Di bidang kesehatan contohnya, Jokowi melihat dana yang terserap baru 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

Selain itu, penyaluran bantuan sosial serta stimulus ekonomi bagi usaha kecil, mikro, dan menengah juga belum optimal.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Ihsanuddin)