TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menerbitkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri di bandara dan pelabuhan.

Mengingat, secara bertahap pemerintah telah membuka kembali daerah serta sektor-sektor publik.

Hal ini berimplikasi pada peningkatan mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

Sehingga, diperlukan protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan, dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan Covid-19.

Protokol kesehatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020.

Surat edaran tersebut sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan.

“Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 dalam perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan."

"Yang mana berisiko tinggi terjadi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi,” ujarnya, Kamis (2/7/2020), dikutip dari sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Baca: Layanan Drive Thru Rapid Test Covid-19 Kini Buka di Kawasan Bandara Soetta

Baca: DPR Minta Pengetatan Protokol Kesehatan Tak Hanya Terfokus di Bandara

Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran organisasi masing-masing di wilayah bandar udara dan pelabuhan, yakni:

1. Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian Covid-19, antara lain:

Menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain (physical distancing), menggunakan pelindung mata atau wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Para penumpang dan awak alat angkut yang melaksanakan perjalanan dalam negeri harus memiliki :

- Surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negative yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.

Atau surat keterangan hasil pemerikasaan rapid test antigen atau antibody nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan diterbitkan