TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata belum dibahasnya dengan para Ketua Umum Partai Politik yang dulu mendukungnya di Pilpres 2019.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, sama sekali belum ada pembahasan mengenai reshuffle antara Jokowi dengan para Ketum Parpol anggota Koalisi Indonesia Kerja.

Baca: Respons Mendes Soal Isu Reshuffle Kabinet: Itu Haknya Presiden

Baca: Kata Moeldoko Soal Isu Reshuffle hingga Sebut Kinerja Menteri Meningkat setelah Dimarahi Jokowi

”Belum ada pertemuan kembali presiden dengan para ketua umum parpol (untuk membahas reshuffle). Belum (ada jadwal)," ujar Arsul ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020).

PPP sendiri, kata Arsul, tidak terlalu memikirkan masalah reshuffle karena pada dasarnya PPP berpandangan reshuffle adalah urusan presiden.

"Kalau soal reshufle, PPP tidak berubah pandangannya. Kapan reshufle mau dilakukan dan siapa yang akan direshufle, biar jadi urusan presiden," kata dia.

Pun demikian dengan struktur kabinet pasca reshuffle nantinya. Arsul mengatakan berkurang tidaknya jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini, entah karena dilebur atau kemungkinan ada yang dibubarkan adalah wewenang dari presiden.

Yang menjadi batasan, kata dia, adalah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Kementerian Negara. Oleh karena itu, sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, Arsul menilai parpol tidak akan bisa ikut campur.

Namun menurut Wakil Ketua MPR RI itu, parpol masih bisa memberikan pandangannya jika diminta oleh presiden. Karenanya, PPP tak mempermasalahkan jika nantinya Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan para ketua umum parpol koalisi.

"Kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut. Buat PPP tidak masalah kalau presiden bicara dengan parpol-parpol koalisi sebelum reshuffle dilakukan," ujarnya.

Wacana soal reshuffle sebelumnya disinggung oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu. Saat itu Jokowi menyatakan tak segan mengambil langkah ini demi menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat pandemi virus corona.

“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi pun menyatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya ketika harus merombak kabinetnya. Ia menyatakan yang terpenting saat ini adalah penanganan luar biasa atas krisis cepat terlaksana dan rakyat bisa merasakan dampaknya.

Rencana perombakan kabinet terlontar dari mulut Jokowi setelah menyoroti kinerja menteri-menterinya yang menurutnya “tidak ada progres signifikan”.

Ada tiga hal yang mejadi sorotan utamanya, yakni penanganan kesehatan, bantuan sosial ke masyarkat, dan stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di bidang kesehatan, Jokowi mengkritisi penggunaan anggaran yang baru 1,53 persen dari total Rp 75 triliun.