TRIBUNNEWS.COM - Staf Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta, Dian Novita membeberkan sederet alasan mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tak kunjung disahkan.

Dinov, sapaannya, sudah sejak 2017 memantau perkembangan RUU PKS di DPR RI.

Hingga kabar ditariknya dari Prolegnas 2020 mencuat ke publik, Dinov menuturkan substansi dari RUU PKS ini masih belum dibahas.

Padahal, proses pembahasannya sudah berjalan selama lebih dari tiga tahun.

Hal itu dikarenakan, selalu ada berbagai alasan dari pihak penolak RUU PKS yang menghambat.

Misalnya, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Baca: LBH APIK Jakarta Beberkan Sederet Alasan Mengapa RUU PKS Harus Benar-benar Disahkan

"Alasan-alasan mereka tidak masuk akal, tidak sesuai dengan inti RUU PKS."

"Padahal intinya ini memberikan keadilan bagi korban yang selama ini sulit didapatkan," ujar Dinov kepada Tribunnews, melalui Zoom Meeting, Kamis (2/7/2020) malam.

Contoh lain yang sempat menjadi kontroversi pada akhir 2019 lalu, RUU PKS diangap melegalkan seks bebas.

Selain itu, pihak penentang juga menganggap draf RUU PKS mengadopsi dari ideologi budaya barat.

"Jadi RUU ini ada bukan dari barat, bukan dari kita mengadopsi dari luar negeri."

"Tapi RUU ini ada justru kita melihat situasi korban yang ada di Indonesia," tegas Dinov.

Padahal, bila dibandingkan, di luar negeri sudah memiliki aturan sendiri.

Terlebih budaya dan pengalaman politik di negeri barat pun sangat berbeda dengan Indonesia.