Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkapkan belum ada obrolan di internal PAN terkait sinyal Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Belum ada (obrolan reshuffle). PAN sampai sekarang masih fokus untuk penanganan Covid-19 di Dapil-Dapil (Daerah Pemilihan)," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).

Baca: Jokowi: Indonesia Menghadapi Tantangan Disrupsi dan Hiperkompetisi

Eddy menegaskan, saat ini DPP PAN masih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

Satu diantaranya yaitu menginstruksikan anggota DPR dari fraksi PAN untuk turun tangan membantu beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita meminta anggota DPR untuk turun secara serius dan intens untuk menangani masyarakat yang terkena dampak Covid-19, khususnya mereka-mereka yang terdampak ekonomi," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan, jika PAN ditawarkan bergabung dengan pemerintahan, maka keputusan itu ada di tangam Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Baca: Jokowi Diharapkan Bertindak Lanjut Setelah Ancam Reshuffle Menteri

Namun, ia meyakini Zulhas akan menyambut baik tawaran tersebut.

Apalagi, ancaman reshuffle Presiden Jokowi kepada para menterinya tidak lain adalah untuk membenahi penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Pada prinsipnya untuk hal-hal yang sifatnya positif, kebaikan, untuk kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang kesejahteraan rakyat, apalagi sekarang dalam kondisi Covid-19 di mana perekonomian rakyat itu terpuruk, ya untuk hal-hal yang bisa membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tentu PAN akan mendukung," pungkasnya.