TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan partainya tidak pernah menyodorkan nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Sampai sekarang kami tidak sodorkan nama, tidak ada," ujar Yandri saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Yandri menyebut, internal PAN sampai saat ini tidak ada pembahasan untuk merapat ke pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi sampai menyodorkan nama calon menteri.

"Saya beberapa malam sama Bang Zul (Zulkifli Hasan) dari pagi sampai malam, tidak sama sekali nyinggung reshuffle atau membawa nama siapa yang mau jadi menteri tidak ada," tutur Yandri.

"Prinsip PAN itu, program pemerintah yang bagus, PAN dukung. Kalau ada kebijakan dirasa kurang pas, maka PAN akan menyampaikan kritikan konstruktif, disampaikan secara santun, cari solusi terbaik," sambung Yandri.

Baca: Kata Moeldoko Soal Isu Reshuffle hingga Sebut Kinerja Menteri Meningkat setelah Dimarahi Jokowi

Ketua Komisi VIII DPR itu menuturkan urusan perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan PAN tidak akan ikut campur dalam hal tersebut.

"Tapi reshuffle merupakan persoalan biasa setiap kepemimpinan presiden siapapun, biasa melaksanakan reshuffle. Siapa yang direshuffle dan siapa yang menggantikannya, PAN tidak ikut campur," papar Yandri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.