TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Posisi strategis perguruan tinggi merupakan pilar penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan inovatif serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencetak generasi muda produktif dan kompetitif yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia.

Demikian disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) – Konvensi Kampus XVI dan Temu Tahunan XXII, Sabtu (4/7/2020).

Untuk itu, Presiden berharap para pemangku kebijakan dapat melakukan perubahan-perubahan dengan mengembangkan cara-cara dan strategi baru yang optimal.

“Tugas mulia ini tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas dan cara-cara biasa, apalagi hanya disibukkan dengan administrasi. Kesempatan kita sangat sempit,” disampaikan Presiden Joko Widodo melalui video virtual di Istana Bogor.

Presiden juga mengajak para pemimpin perguruan tinggi untuk lebih aktif meningkatkan kerja sama dengan industri termasuk dengan kawasan industri terdekat.

Baca: Di 39 SMA/SMK Kota Sukabumi, Kegiatan Belajar Dengan Tatap Muka, Ratusan Guru Akan Rapid Test

Baca: Presiden Minta Rektor Fasilitasi Mahasiswanya Belajar dengan Pelaku Industri dan Praktisi

Baca: Rangkuman Materi TVRI Belajar dari Rumah Sabtu, 4 Juli 2020, Podbox: Musik Folk Kini

Tidak hanya mendapatkan pengalaman bekerja bagi mahasiswa, tetapi bekerja sama untuk penelitian, pengembangan teknologi, pengembangan ilmu murni serta riset dan pengembangan di dunia industri.

“Jika ada kawasan industri terdekat ajak segera bekerja sama. Buka fakultas atau departemen atau program studi yang karakter keilmuannya dekat dengan jenis industri di kawasan tersebut,” tegas Presiden.

Pada kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan pentingnya memerdekakan mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja sehingga mahasiswa bisa menangkap perubahan terhadap perubahan dunia yang dinamis.

“Fasilitasi mahasiswa agar bisa belajar pada siapa saja. Mahasiswa tidak hanya belajar kepada dosen, tetapi mahasiswa juga belajar kepada pelaku industri, kepada wirausahawan, kepada praktisi pemerintahan, kepada praktisi hukum dan kepada para pelaku lapangan lainnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengajak para rektor Indonesia mengoptimalkan program Merdeka Belajar Episode 2 yaitu Kampus Merdeka dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 demi terwujudnya SDM Unggul dan Indonesia Maju.

“Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Mari kita optimalkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi,” demikian disampaikan Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim saat menjadi narasumber pada Konferensi FRI 2020.

“Profil pelajar Pancasila yang berketuhanan dan berakhlak mulia, dengan kebhinnekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri merupakan ciri pelajar unggul untuk masa depan bangsa,” ditambahkan Mendikbud.

Kepada para pemangku kepentingan dan pengelola pendidikan tinggi, Mendikbud mengimbau untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif.

Inovasi dan penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan dengan mekanisme manajemen perguruan tinggi saat ini sangat penting dilakukan.

“Perlu dipahami bahwasanya perubahan tidak berlangsung secara satu arah, namun saling terkait antara satu aspek dengan aspek yang lain sehingga sinergi, sinkronisasi, dan kolaborasi saat ini merupakan pilihan yang wajib dilakukan oleh para pengelola dan pemangku kepentingan perguruan tinggi,” ujar Mendikbud.

Menurut Mendikbud, melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung. Mendikbud juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri.

“Pernikahan massal yang otentik dan organik akan menguntungkan semua pihak, bagi mahasiswa langsung dibimbing dalam ekosistem dunia kerja dan bagi industri diuntungkan karena mendapat tenaga kerja yang kompeten,” tutur Mendikbud.

Kemendikdbud meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka dengan empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi. Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan kedua adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Ke depan, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

Kebijakan ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Kebijakan keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).

Disisi lain, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.

Selain Mendikbud, pada kesempatan itu turut hadir beberapa narasumber lain yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD; Menteri Riset, Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang P. Soemantri Brodjonegoro; serta Rektor Institut Pertanian Bogor yang merupakan Ketua FRI terpilih 2020, Arif Satria.

Forum Rektor Indonesia (FRI) merupakan lembaga normatif dan wadah komunikasi serta pertukaran ide, gagasan, dan strategi antar pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Kegiatan Konvensi Kampus dan Temu Tahunan FRI yang rutin digelar setiap tahun dan bertujuan memberikan alternatif solusi dan saran strategis kepada pemerintah dan masyarakat terkait dengan perkembangan, regulasi, dan peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia.