Masuk dalam jajaran kabinet Jokowi, menurut Yunarto, bisa menjadi panggung bagi AHY untuk menuju Pilpres 2024 mendatang.

Baca: Kesempatan Bagi AHY Jadi Menteri, Menguatkan Elektabilitas di Pilpres 2024, Rocky Gerung: Saya Mau

Baca: AHY Disebut Salah Strategi dan Menyesal Tinggalkan TNI, Annisa Pohan: Semoga Bisa Move On

"Di sisi lain juga tidak mendapatkan panggung sebesar kepala daerah (gagal dalam Pilgub DKI Jakarta)," kata Yunarto.

"Alangkah bagusnya dalam konteks pandangan publik, sekadar untuk menjadi seorang calon presiden yang kuat, dia harus mencari panggung, salah satunya menjadi menteri," imbuh dia.

Terkait isu munculnya nama AHY masuk kabinet Jokowi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan tak perlu ditanggapi serius.

Jansen menyebutkan reshuffle para menteri sepenuhnya merupakan hak presiden.

"Aduh, kita tidak tahu menahu soal beredarnya daftar nama-nama itu ya. Rasanya tidak perlulah kita menanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas gitu ya."

"Apalagi soal reshuffle itu 'kan sepenuhnya kembali kepada Presiden," kata Jansen, Minggu (5/7/2020), dilansir Tribunnews.

Dibanding membicarakan soal reshuffle, Jansen menilai hal yang paling penting saat ini adalah pemerintah semakin serius dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bagi kami Demokrat, mau ada reshufle atau tidak, yang penting penanganan soal Covid ini diseriusi oleh Pemerintah."

"Itu yang jauh lebih penting saat ini dibanding soal gonjang ganjing politik terkait reshufle ini," ujarnya.

"Jadi mari kita kembali ke masalah utamanya," tandasnya.

Baca: Peluang Menteri di Tengah Isu Reshuffle: Prabowo Diperkirakan Aman, Terawan Terancam

Baca: Daftar Menteri yang Layak Di-Reshuffle Versi IPO: Ada Nama Luhut dan Fachrul Razi, Siapa Teratas?

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief hasan, menegaskan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Jokowi.

Ia mengatakan Demokrat akan tetap berfokus memperhatikan pendapat masyarakat.

Sama seperti Jansen, Syarief mengatakan reshuffle merupakan hak presiden sepenuhnya.

"Kami bukan koalisi pemerintah. Partai Demokrat fokus menyerap harapan aspirasi rakyat," tegas Syarief.

"Siapa yang akan diganti itu adalah hak Presiden. Kalau tidak baik, ya reshuffle," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)