Kemendikbud Akui Siswa Dengan Ekonomi Rendah Rentan Tertinggal Materi Pembelajaran Jarak Jauh
Menurut Totok, hal ini disebabkan oleh kurangnya akses digital terhadap anak dengan ekonomi rendah.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan saat ini masih terdapat jarak kemampuan pembelajaran jarak jauh antara siswa dengan tingkat ekonomi yang rendah dengan yang tinggi.
Menurut Totok, hal ini disebabkan oleh kurangnya akses digital terhadap anak dengan ekonomi rendah.
"Ketika masuk bersama-sama lagi di dalam satu kelas, variasi kemampuan anak niscaya akan berbeda-beda. Nah yang paling rentan disini adalah anak-anak yang yang secara sosial ekonomi itu tertinggal, keluarga yang sosial ekonomi kekurangan" ujar Totok dalam Bincang Sore Kemendikbud secara daring, Senin (6/7/2020).
Menurut Totok, situasi ini tidak hanya terjadi saat pembelajaran di tengah pandemi. Pada saat pembelajaran normal para siswa dengan taraf ekonomi ini juga kerap mengalami hambatan.
Baca: Lapor Diri PPDB DKI Jakarta 2020 SMA/SMK Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah Ditutup Hari Ini!
Baca: Tak Ada Aliran Listrik & Internet, Pelajar di NTT Ini Sulit Belajar, Akui Rindu Kembali ke Sekolah
Baca: Jadwal Sekolah Resmi Dirilis Kemendikbud, Tahun Ajaran Baru Mulai 13 Juli, Tatap Muka di Zona Hijau
Totok mengatakan situasi seperti ini yang akan dicegah oleh Kemendikbud. Pihaknya coba memberikan kemudahan akses untuk semua siswa mendapatkan pembelajaran jarak jauh.
"Ya Wong nggak pandemi, nggak belajar dari rumah, dengan banyak hambatan saja kaya-miskin memang terjadi gap (jarak). Nah dengan kondisi ini kemungkinan kaya-miskin gap-nya melebar dan itu yang harus kita cegah," kata Totok.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuka wacana mempermanenkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) meski pandemi Covid-19 telah berakhir.
"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model," kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR secara virtual, Jakarta, Kamis (2/7/2020).
Nadiem mengaku telah membuat satu tim khusus untuk memaksimalkan sistem PJJ.
"PJJ ini masih banyak belum optimal, jadi ada satu tim khusus dari Balitbang kami yang sedang merumuskan bagaimana mereformasi atau melakukan perubahan kurikulum selama masa PJJ," kata Nadiem.