Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema untuk membantu siswa yang kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh.

Siswa yang kesulitan mengakses teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh tersebut berasal dari kelompok ekonomi rendah.

Kemendikbud menyiapkan paket modul pembelajaran untuk membantu siswa-siswa tersebut.

Baca: Kemendikbud: Siswa dengan Ekonomi Rendah Rentan Tertinggal Materi Pembelajaran Jarak Jauh

"Kami sedang menyiapkan oaket modul khususnya untuk anak-anak SD ya. Di kelas awal-awal belajar, itu paket-paket yang sifatnya printed tercetak. Ini untuk membantu mengurangi hambatan belajar tadi," kata Totok dalam Bincang Sore Kemendikbud yang digelar secara daring, Senin (6/7/2020).

Selain itu, Kemendikbud juga menginstruksikan agar semua guru melakukan asesmen atau penilaian di awal tahun ajaran baru.

Baca: Kemendikbud Pastikan Peran Guru Tidak Tergantikan Pada Pembelajaran Jarak Jauh Permanen

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi siswa yang tertinggal dalam pembelajaran jarak jauh.

"Guru harus identifikasi mana anak yang tertinggal. Dan itu yang perlu didapatkan prioritas pertama untuk ditolong," kata Totok.

Baca: Pembelajaran Jarak jauh Akan Permanen, Dede Yusuf: Tidak Setuju, Akan Melahirkan Problema Baru

Totok mengatakan bentuk asesmen tersebut diserahkan kepada guru masing-masing sesuai karakteristik anak.

Kemendikbud memberikan kebebasan kepada guru untuk melakukan penilaian.

"Misalnya Kalau siswa kelas empat, tapi dites pelajar kelas tiga dia belum bisa. Ya harus belajar kelas tiga dulu. Guru perlu fokus ke anak-anak yang tertinggal dulu," kata Totok.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuka wacana mempermanenkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) meski pandemi Covid-19 telah berakhir.

"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model," kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR secara virtual, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Nadiem mengaku telah membuat satu tim khusus untuk memaksimalkan sistem PJJ.

"PJJ ini masih banyak belum optimal, jadi ada satu tim khusus dari Balitbang kami yang sedang merumuskan bagaimana mereformasi atau melakukan perubahan kurikulum selama masa PJJ," kata Nadiem.