TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau karib dipanggil Tommy Soeharto menyebut penyelenggaran Pemilu 2019 tidak demokratis.

Hal itu disebabkan lantaran banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal, namun tidak terlalu dihiraukan.

"Kita juga ketahui Pemilu 2019 sangat, sangat tidak demokratis. Karena memang kita mengetahui ada 600 orang penyelenggara meninggal, tapi dianggap binatang tidak ada proses hukum sama sekali," kata Tommy dalam rapat pleno Partai Berkarya yang disiarkan di saluran YouTube Cendana TV, Rabu (8/7/2020).

Baca: Partai Berkarya Usul Presidential dan Parliamentary Threshold 0 Persen

Putra bungsu penguasa orde baru, Presiden Soeharto, itu mengatakan sebagian petugas penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas menghitung jumlah suara, tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Bahkan, kata dia, sengketa Pemilu yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI nomor urut 2, tidak bisa mengatasi hal tersebut hingga tahap Mahkamah Konstitusi.

"Jadi ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua, selama reformasi ini, 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tetapi penyelenggaraan pemilu lebih memperihatinkan," kata Tommy.

Atas keadaan tersebut, Tommy mengatakan, kader-kader harus menerima fakta tersebut dan berbenah agar memiliki kesiapan matang dalam pemilu berikutnya, mengingat Partai Berkarya belum berhasil melewati ambang batas parlemen 4 persen.

"Kita harus berpikiran cerdas dan inovatif agar dapat menjawab aspirasi, kebutuhan rakyat dengan mewujudkannya dalam kerja nyata," tuturnya.

"Kita patut menanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, meskipun belum diberikan kesempatan dalam mewujudkan caleg DPR RI ke Senayan," imbuh Tommy.