DI TENGAH pandemi Covid-19, pemerintah melontarkan konsep new normal (kondisi normal baru) yang memicu pro dan kontra. Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyebut sebelum melangkah ke kondisi tersebut perlu sejumlah persiapan.

"Perlu kesiapan pemerintah dan masyarakat. Mulai dari tracking menggunakan tes secara masif, layanan kesehatan. Begitu pula lokasi kerumunan semacam pasar, angkutan umum, terminal, stasiun, lokasi wisata, harus siap menjalan protocol kesehatan secara ketat," ujar Ma’ruf Amin dalam wawancara eksklusif dengan tim Tribun Network, di rumah dinas Wapres, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ditambahkan, masyarakatnya harus patuh.

"Dalam istilah agama disebut sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat) terhadap protokol kesehatan. Sebab banyak orang yang lalai kan, sehingga ada pelibatan TNI dan Polri. Bukan untuk nangkepin orang, tapi untuk mengingatkan yang lalai," kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Berikut lanjutan petikan wawancara dengan Ma’ruf Amin.

Dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memerintahkan penyerapan anggaran di kementerian dilakukan secara cepat supaya ekonomi bisa bergerak kembali. Bagaimana persisnya?

Sekarang ekonomi masyarakat ini kan terhenti. Yang bisa mendorong dan menggerakkan itu ya pemerintah.

Sekarang ini swasta itu tidak bergerak, tiarap, sehingga yang bisa diharapkan ya belanja pemerintah. Kalau belanja pemerintah ini lambat, ekonomi juga melambat. Oleh karena itu Presiden meminta segera dilakukan pembelanjaan sesuai anggaran yang ada.

Presiden memberi perhatian kepada kementerian yang jumlah anggarannya besar supaya serapan anggarannya tinggi. Dalam rapat kabinet Presiden menegaskan, kalau misal ada regulasi yang menghambat, supaya dilakukan pelonggaran.

Manakala ada kekhawatiran terjadi penyimpangan, boleh didampingi lembaga pengawasan, yang penting pembelajaan anggaran bisa jalan. Prosedur yang ruwet-ruwet itu dihilangkan, disederhanakan.

Memang ini diperlukan kemampuan melakukan strategi dan inovasi dari masing-masing lembaga atau kementerian untuk bisa menyerap anggaran secepatnya. Sekarang ini kondisinya kan darurat, jadi tidak bisa menggunakan birokrasi yang normal.

Baca: Wawancara Khusus dengan Wapres KH Maruf Amin: Empat Bulan Saya Tidak Keluar Rumah

Baca: Wapres KH Maruf Amin: Menteri yang Lambat Ditegur Presiden

Pilkada serentak direncanakan berlangsung 9 Desember 2020. Terkait masih adanya pandemi Covid-19, ada kekhawatiran memicu munculnya gelombang kedua serangan virus corona. Bagaimana komentar Anda?

Tentu kita harapkan tidak ada gelombang kedua. Kalau dilakukan pemungutan suara secara konvensional berarti harus aman dari Covid-19. Saya tidak tahu apakah KPU ada rencana melakukan pemungutan suara secara online.

Saya berharap pemungutan suara tidak memicu kerumunan orang, karena berisiko tinggi munculnya gelombang kedua serangan Covid-19. Kan kita sudah punya pengalaman banyak, sehingga bisa mengatur lebih ketat lagi saat pilkada.

Seorang putri Anda mengikuti kontestasi di pilkada serentak kali ini. Anda setuju putri Anda ikut kontestasi di Kota Tangerang Selatan?

Saya sebenarnya tidak pernah menyiapkan anak saya itu (Siti Nurazizah) untuk menjadi calon wali kota. Tidak pernah. Semua anak saya tidak.

Masing-masing sesuai dengan keinginan dan hati nurani, serta sesuai kemampuannya.

Saya bilang, saya tidak menyuruh kamu (Nurazizah), tapi kalau memang itu kehendak masyarakat, saya hanya bisa tut wuri handayani (memberi dorongan dari belakang) dan ikut mendoakan.

Sebagai orang tua tentu harus mendukung anaknya, tetapi saya tidak mengharapkan dan tidak menyiapkan anak saya yang manapun untuk menjadi seorang wali kota atau pejabat publik lainnya.

Apakah Siti Nurazizah minta restu kepada Anda ketika mengikuti kontestasi di Tangerang Selatan?

Ya. Saya berpesan agar dia menjaga etika dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Intinya menjaga martabat baik ketika dia ingin menjadi wali kota, maupun kalau nanti misalnya terpilih menjadi kepala derah.

Baca: Pesan Maruf Amin: Industri Asuransi Syariah Harus Perhatikan Good Corporate Governance

Baca: Survei LSI: Pemilih Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Kompak Sebut Ekonomi Makin Memburuk

Belakangan ini muncul kontroversi mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan inisiatif DPR. Menurut Anda bagaimana?

RUU itu memang menimbulkan kontroversi, pro dan kontra. Menurut saya, kalau mau membuat RUU sebaiknya menyangkut implementasi Pancasila.

Maksudnya supaya Pancasila itu menjadi ajaran yang bisa diimplementasikan, sehingga jelas bagaimana politik Pancasila itu, ekonomi Pancasila, budaya Pancasila.

Jangan membahas Pancasila-nya karena ideologi Pancasila itu sudah final, sudah menjadi kesepakatan.

Di tengah kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila muncul isu menyangkut kebangkitan PKI. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya PKI itu sudah dibubarkan kelembagaannya. Ajarannya sudah dilarang. Menurut saya sih, tidak lagi menjadi bahaya laten.

Kalau mungkin ada satu, dua, atau berapa orang yang masih punya pemikiran itu (komunisme), tapi tidak muncul di permukaan. Sebagai ide-ide yang bisa dikembangkan, saya kira mungkin saja.

Diskusi tentang isme-isme, termasuk kapitalisme, sosialisme, Marxisme, di perguruan tinggi menjadi studi yang dikembangkan. Menurut saya, waspada sih harus, bukan hanya komunisme, tetapi juga radikalisme.

Bisa radikalisme agama, radikalisme sekuler. Jangan sampai Pancasila itu disekulerkan. Kita harus waspadai semua itu. Jadi saya melihat, kalau ada orang yang mulai menggoreng isu PKI, itu politisasi, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. (dennis)